FPKB Kembali Sorot Masalah Pelayanan

INDRAMAYU – Masalah pelayanan publik yang masih kurang maksimal kembali mendapat sorotan dari anggota DPRD Indramayu. Hal tersebut terungkap dalam laporan hasil reses masa persidangan I Tahun 2014, beberapa hari yang lalu. Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPRD Kabupaten Indramayu, Dalam SH mengungkapkan, berdasarkan hasil reses anggota DPRD Kabupaten Indramayu ternyata masalah pelayanan administrasi kependudukan masih belum maksimal dan banyak dikeluhkan masyarakat. Diantaranya pelayanan pembuatan kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK). “Kami mendapatkan laporan adanya pungutan dalam pengurusan administrasi kependudukan dan itu cukup membebani masyarakat,” ujarnya. Tingginya angka denda administrasi kependudukan tidak hanya akibat rendahnya kesadaran masyarakat, melainkan juga akibat faktor pendukung lain. Diantaranya, kurangnya sosialisasi dari dinas terkait. “Kami menilai sosialisasi hingga ke tingkat desa masih sangat rendah, hal itu terbukti masih belum pahamnya sejumlah masyarakat tentang batas waktu atau kedaluwarsa KTP dan KK serta sanksinya,” katanya. Anggota FPKB lainnya, Ahmad Khudzaefah menambahkan, lemahnya pelayanan prima oleh birokrasi juga menjadi faktor yang menghambat pelayanan. Apalagi dengan nilai denda dari keterlambatan yang dikenakan sebesar Rp25.000 per orang. “Kami berharap ada tindakan tegas bagi oknum yang memungut biaya adminstrasi kependudukan, baik di tingkat desa, kecamatan hingga dinas kependudukan dan catatan sipil,” kata dia. (oet)