"Jika siswa dipaksakan harus ikut namun tidak mampu bayar biaya study tour, itu yang salah dan DPRD jelas melarang," tambahnya.
BACA JUGA:3.135 PPK se-Jawa Barat Dilantik, Berikut Ini Harapan KPU
BACA JUGA:Berlangsung Hingga Juni, Beli Motor Yamaha Sekarang Berpeluang Jadi Miliarder
Dirinya berharap, study tour yang digelar tidak hanya bersifat hiburan, apalagi jika ingin mencari keuntungan.
"Jangan hanya sekadar kegiatan seremoni atau mencari cuan atau keuntungan pihak sekolah dan pihak ketiga," pungkasnya.
Dijelaskan lebih lanjut, Ruri menghimbau agar study tour siswa sekolah dengan tujuan keluar kota untuk dievaluasi kembali.
Hal tersebut sesuai dengan surat edaran (SE) Pj Gubernur Jawa Barat terkait study tour.
BACA JUGA:300 Pasangan Mesum di Kabupaten Cirebon Terjaring Razia Satpol PP, Selingkuh Mendominasi
BACA JUGA:Jalin Silaturahmi dengan Forkopimda dan Jurnalis, Kodim 0614 Kota Cirebon Gelar Fun Game Menembak
"Kita komparasikan kota yang dekat, jadi mana yang lebih dekat. Artinya berbicara efektif dan efisien, lebih optimal yang dekat. Kalau study tour jarak yang jauh berbicaranya soal kos wali murid," ungkapnya.
Selain itu, Ruri juga menyinggung soal kondisi-kondisi kendaraan pariwisata berikut sopirnya.
Menurut Ruri, kendaraan dan sopirnya harus diseleksi agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi.
Disamping itu, pihak ketiga yang menawarkan jasa touring, harus menjadi perhatian pihak penyelenggara.
BACA JUGA:Partai NasDem dan PKS Jalin Kerja Sama Politik untuk Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Cirebon
BACA JUGA:Respon Cepat Laporan Masyarakat, Polsek Talun Bubarkan Kerumunan Pelajar Rayakan Kelulusan
"Lalu, event organizer (EO) juga harus diselektif," pesannya.