Peserta Bodong Lolos CPNS K2

MAJALENGKA – Pemerintah pusat melalui kementerian pemberdayaan aparatur Negara dan reformasi birokrasi, dinilai tidak konsisten dalam penerimaan CPNS jalur honorer kategori 2 (K2). Sehingga wajar mereka yang mayoritas tidak lulus seleksi, kecewa dan melakukan unjuk rasa ke Senayan Jakarta. “Semula semua sudah tahu bahwa sistem standar yang akan digunakan untuk menentukan kelulusan adalah pertimbangan secara komprehensif. Mulai dari pertimbangan usia, masa kerja, dan hasil ujian tertulis. Namun, pada prakteknya ternyata tidak demikian,” kata ungkap Wakil Bupati Majalengka Dr H Karna Sobahi MMPd. Dengan tidak menentunya standar kelulusan ini sambung Wabup Karna, peserta seleksi CPNS K2 yang lolos banyak di antaranya yang kinerjanya buruk. Bahkan, peserta bodong pun ternyata ada yang lolos menjadi CPNS. “Inilah persoalannya, pemerintah daerah tidak sedikitpun punya kewenangan dan partisipasi dalam menentukan kelulusan dari seleksi ini. Semuanya otoritas pemerintah pusat. Mau tidak mau kita harus oke, manakala ada usulan agar dalam pemberkasan bagi yang lulus ini sangat harus diperketat, ya mesti dilaksanakan,” tegasnya, Kamis (27/2). Wabup juga menyoroti para Kepala Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang diminta agar lebih cermat dan bertanggung jawab dalam membuat pernyataan atau persyaratan administrasi para tenaga honorer K2 yang lolos tersebut, harus sesuai fakta tanpa memanipulasi persyaratan administrasinya. Pasalnya, segala bentuk perbuatan memanipulasi fakta persyaratan administrasi pemberkasan honorer K2 tersebut, merupakan perbuatan yang punya konsekuensi hukum. Artinya, ada sanksi tegas bagi yang melakukan manipulasi pernyataan. Sebelumnya, koordinator lapangan tenaga honorer K2 Majalengka yang unjuk rasa ke Jakarta Irawan SPdI menyebutkan, aksi solidaritas nasional yang diikuti puluhan ribu tenaga honorer tersebut terpecah, Rabu (26/2). Hal ini, lantaran di antara peserta aksi ada yang bukan dari honorer K2 menuntut diangkat menjadi CPNS ke pemerintah pusat. Menurutnya, awalnya keberangkatan tenaga honorer K2 Majalengka ke Jakarta murni untuk memperjuangkan nasib mereka karena tidak masuk dalam kuota kelulusan 30 persen tenaga honorer K2 pada seleksi yang digelar beberapa waktu lalu. Namun, di lokasi aksi, ada juga pihak lain yang mengatasnamakan tenaga honorer bukan K2 yang juga ikut menuntut kepada pemerintah pusat agar bisa diangkat menjadi CPNS. Kontan, kata dia, adanya “penumpang gelap” pada aksi tersebut sempat menjadikan konsentrasi puluhan ribu tenaga honorer K2 terpecah, dan sempat terjadi ketegangan. “Kayanya mereka penumpang gelap dari gerbong lain. Tujuan kita ke sini kan supaya memperjuangkan nasib honorer K2 yang tidak lolos seleksi CPNS, agar bisa dipertimbangkan dan diangkat jadi CPNS oleh pemerintah pusat. Setelah ditelusuri, ternyata mereka bukan berasal dari Jawa Barat, kabarnya sih, dari Banten dan Sumatera,” kata Irawan lewat sambungan telepon, kemarin (26/2) Namun, beruntung, para tenaga honorer K2 asal Majalengka termasuk dari wilayah III Cirebon, tidak terpancing dengan adanya penumpang gelap tersebut. Dan tetap mengkonsentrasikan aksi dengan misi dan tujuan awal, yakni memperjuangkan nasib honorer K2 yang tidak lulus seleksi CPNS ini. (azs/ono)