Golput Naik Bukan Tanggungjawab KPU

CIREBON - Kegagalan parpol dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat bisa terlihat dari angka partisipasi pemilih. Dalam beberapa pesta politik terakhir, peneliti LSI, Burhanudin Muhtadi, dari survei yang dilakukan LSI pada 1-12 Februari 2012 terhadap 2.050 responden dengan metode acak bertingkat lebih dari 50 persen responden berpotensi tidak akan memilih pada pemilu 2014. Sementara, peneliti senior Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), R. Siti Zuhro memperkirakan angka tidak memilih alias golput pada Pemilu 2014 ini angkanya akan berada pada 30-an persen.\"Menurut saya angka Golput tidak jauh-jauh beda. Tapi yang jelas tidak berada di bawah 30 persen. Masih berada di 30 persen ke atas. Itu rata-rata sekitar 35, 37 persen,\" ungkapnya. Menurut catatan Deputi Direktur C-Publica (Center for Public Capacity Acceleration) Yogyakarta, Ribut Lupiyanto, mitos politik semakin runyam dan jauh dari nalar rasional dengan munculnya praktik perdukunan politik, penokohan ratu adil, ramalan pujangga, dan lainnya. Wajah Pemilu 2014 diprediksi masih akan tetap kusam akibat mitos politik. Mitos modal. Biaya selalu menjadi dilema dalam praktik berpolitik di Indonesia. Pemilu tidak dimungkiri membutuhkan finansial tidak sedikit. Beragam cara pun dilakukan parpol demi mempertebal kantongnya. Artis dan pengusaha menjadi incaran untuk mengisi jabatan struktural atau caleg. Perselingkuhan politik dengan pengusaha juga kerap terjadi melalui se genap janji imbalan pascakemenangan. Hal itu semakin runyam dengan semakin mengguritanya politik uang. Siapa bermodal tinggi diyakini akan memenangi kompetisi. Kampanye sering menjadi ajang adu modal bukan adu gagasan. Dalam acara Partisipasi dalam Pemilu 2014 menurut Perspektif Islam, Komplek Masjid Raya At Taqwa, Kota Cirebon, Kamis (27/2), Direktur Gate Informasi Jakarta, Moiqdad Husein SH, partisipasi masyarakat dalam politik menurun. \"Mayoritas para caleg skeptis karena anggapan masyarakat para caleg seperti \"pajangan baju-baju di mall\" dan pragmatis,\" ujarnya. Sedangkan, Ketua KPU Kota Cirebon Emirzal Hamdani menyikapi soal tersebut, pihaknya memaksimalkan sosialisasi dengan membentuk lima segmen relawan untuk pemilih pemula, pemilih perempuan, lintas agama, masyarakat marginal, dan masyarakat disbilitas. Adapun partisipasi pemilih menurun, \"KPU tetap dari sisi teknis itu adalah tanggung jawab KPU. Jika masyarakat tidak tahu hari H dan tidak tahu tata cara memilih yang benar sehingga rendah partisipasi pemilih adalah tanggung jawab KPU. Tetapi, golput karena ideologi, masyarakat sudah bosan dengan janji-janji partai politik dan caleg, sudah diluar kewenangan KPU,” pungkasnya kepada Radarcirebon.com. (wb)