"Polri tidak kendur menindak para agen dan bandar judi online. Bahkan, sebelum terbentuk Satgas Pemberantasan Judi Online, penindakan sudah dilakukan," terangnya.
Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Pol Himawan Bayu Aji menegaskan, bahwa semua jenis perjudian harus ditindak.
Baik judi darat atau konvensional maupun judi dalam jaringan (daring) atau judi online.
"Mulai 2022 sampai 2024, kami sudah menindak di seluruh Indonesia itu, 3.975 perkara," ungkap Himawan.
BACA JUGA:Gaya Main Timnas Indonesia U16 Adaptasi Shin Tae Yong, Ini Buktinya
Dari ribuan kasus tersebut, Dittipid Siber Bareskrim menetapkan 5.982 tersangka, memblokir 40.642 website judi online, serta membekukan 4.196 rekening. Total aset yang disita mencapai Rp817,4 miliar.
"Sebelum Bapak Presiden mencanangkan Satgas Pemberantasan Judi Daring, kami sudah melakukan langkah-langkah konkret,” kata jenderal bintang satu Polri tersebut.
Terpisah, anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKS Sukamta mengatakan, pemberantasan judi online butuh keseriusan.
Sebab, dari sisi regulasi, sudah banyak aturan yang dapat digunakan untuk menjerat tindak pidana itu.
"KUHP kita melarang judi,” kata dia kemarin.
Tidak hanya itu, Pasal 127 UU ITE juga sudah mengatur secara jelas terkait larangan untuk meng-upload, menyebabkan orang bermain judi, atau ikut terlibat dalam permainan judi online itu sendiri.
Yang dibutuhkan saat ini adalah komitmen dari pemerintah. Rendahnya komitmen tecermin dari penegakan yang belum optimal.
Meski dasar hukum untuk menindak judi online ada sejak 2008, ternyata judi online juga jalan terus.
"Jadi, perangkat hukumnya sudah ada dan sekarang diperkuat lagi di Pasal 40 Ayat 2 C dan 2 D UU ITE," imbuhnya.
Pasal itu khusus memperkuat peran pemerintah untuk menindak judi online.
"Itu karena jumlahnya kian masif saat revisi Undang-Undang ITE,” tegas anggota DPR RI dari dapil Jogjakarta itu.