Waspadai Masa Kampanye

MAJALENGKA – Wakil Kepala Kepolisian Resort (Polres) Majalengka Kompol Jonner Mh Samosir mengklaim kerawanan kamtibmas pada pemilu legislatif April mendatang dapat terkendali. Hal ini dia simpulkan, berdasarkan pengalaman pengamanan pemilu-pemilu sebelumnya di Kota Angin ini, seperti pemilukada tahun lalu. “Berdasarkan prediksi Satuan Intelkam dan pengalaman pemilu-pemilu sebelumnya, tidak ada permasalahan menonjol di Majalengka. Tidak ada peristiwa luar biasa skala nasional,” kata Jonner usai memimpin simulasi pengamanan pemilu di halaman Mapolres, kemarin (3/3). Meski demikian, mantan Kabag Ops Polres Cirebon ini menegaskan jika situasi kondusivitas kamtibmas pada pileg nanti jangan dianggap remeh. Seluruh anggota Polri mesti tetap waspada, serta terus menjalankan upaya monitoring dan pengamanan pada setiap tahapan pemilu yang tengah berjalan, terutama pada saat kampanye. Karena diakuinya, pada saat kampanye pemilu nanti merupakan masa-masa yang paling rawan terjadinya potensi gangguan kamtibmas di lapangan, sehingga perlu dilakukan monitoring dan pengamanan ekstra dari setiap anggotanya yang bertugas di setiap pos kerjanya masing-masing. “Secara kewilayahan, sudah kita petakan dan semuanya merata potensi kerawanannya. Tapi pada prosesnya, tahapan yang paling rawan tentu masa-masa kampanye. Kita minta anggota untuk lebih ekstra melakukan pengamanan di masa kampanye nanti,” ujarnya. Dia menyebutkan, untuk jumlah personel yang akan dikerahkan pada operasi pengamanan pemilu nanti, jumlahnya berada di kisaran 1.200 orang. Namun, untuk petugas Polri yang dikerahkan sesuai dengan prosedur tetap (protap) Peraturan Kapolri (Perkap) No 9 tahun 2011, dikerahkan 2/3 kekuatan personel pada setiap tingkatan terkecil sampai terbesar, mulai dari Polres, Polda, hingga Mabes Polri. Dengan demikian, lanjut Jonner, 2/3 jumlah personel Polri di tingkatan Polres Majalengka yang dikerahkan dalam pengamanan pileg nanti, mencapai 500-an personel, termasuk jajaran anggotanya di masing-masing Polsek. Sisanya, terdiri dari petugas gabungan TNI dan unsur petugas dari pemerintah daerah seperti Dishub dan Satpol PP. Dia menambahkan, meski mengerahkan ratusan personel, pihaknya menegaskan netralitas anggotanya pada proses pengamanan pemilu nanti adalah hal yang mutlak. Karena hal ini merupakan amanat undang-undang, serta punya konsekuensi hukum tersendiri kepada anggotanya yang melanggar ketentuan ini. “Jelas sekali diamanatkan dalam UU, kami dituntut netral. Tidak akan ada keberpihakan Polri terhadap muatan politik apapun. Tentunya semua sudah paham, dan tidak perlu ditegaskan lagi, karena semua anggota tahu konsekuensinya (sanksi hukum) dari aturan ini,” imbuhnya. (azs)