CIREBON, RADARCIREBON.COM - Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon menilai pengelolaan aset milik Pemerintah Kabupaten Cirebon tidak maksimal. Imbasnya, menghambat optimalisasi pemanfaatan aset untuk peningkatan pendapatan daerah.
Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon, Mustofa SH, menyangkan tidak profesionalnya tata kelola pemerintahan daerah. Ia menegaskan, jika pengelolaan aset berjalan dengan baik, pemerintah pusat akan memberikan penilaian positif terhadap tata kelola Pemkab Cirebon secara keseluruhan.
"Banyak aset milik Pemkab Cirebon yang statusnya masih belum jelas, seperti bekas Rumah Sakit lama di Arjawinangun dan tanah PMI di wilayah Tuparev. Hingga kini, status tanah tersebut masih belum ada kejelasan," ujar Jimus --sapaan akrab Mustofa, Rabu 10 Juli 2024.
"Artinya memang pengelolaan aset di Pemkab Cirebon yang ada di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), tidak maksimal. Ini kan harusnya ditingkatkan dan terus di evaluasi setiap tahunnya," ungkap Jimus.
BACA JUGA:Sinergi PLN dan Pemerintah Kabupaten Kendal dalam Pembangunan SUTT 150 kV Kendal Incomer
Ia juga menyoroti, bahwa target kinerja saat ini hanya terfokus pada individu, bukan pada target kinerja setiap OPD. Hal ini diperparah dengan seringnya rotasi dan mutasi yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja OPD.
"Tata kelola aset itu sangat penting karena bisa menambah nilai APBD. Aset yang dikelola dengan baik bisa menghasilkan PAD. Jika pengelolaannya tidak jelas, banyak potensi PAD yang hilang," imbuhnya.
Ia mengungkapkan kekecewaannya karena hingga kini BKAD belum memberikan rincian jumlah aset yang dimiliki Pemkab Cirebon. Padahal, komisi II DPRD sudah berulang kali meminta data tersebut.
"Kami ingin tahu data aset yang ada, tetapi BKAD belum memberikan rincian aset yang dimiliki Pemkab Cirebon. Padahal, ini adalah potensi PAD yang nilainya cukup besar," pungkasnya. (sam)
BACA JUGA:Ada Fenomena Apa? Macan Tutul Turun Gunung Masuk ke Pemukiman Warga di Kuningan