Hibah Tanah Pemkab Tak Mulus

INDRAMAYU – Keinginan Pemkab Indramayu untuk memberikan hibah tanah bagi nelayan yang tinggal di perumahan nelayan, serta tanah bagi Yayasan Gempur Gakin ternyata tidak berjalan mulus. Bahkan sejumlah fraksi menganggap kalau program itu cenderung bernuansa politik karena menjelang pelaksanaan pemilu 2014. Sejumlah fraksi yang ada di DPRD Indramayu bahkan meminta agar rencana kebijakan itu diundur. Selain takut akan dipolitisasi, mereka juga menilai kalau hibah tanah tersebut sangat rawan dan harus dikaji lebih dalam lagi. “Kami justru bertanya-tanya, kenapa kebijakan ini baru muncul menjelang pelaksanaan pemilu. Kami dari Fraksi Gerakan Nurani Pembangunan Rakyat (GNPR) berharap agar pelaksanaannya diundur setelah pemilu,” ujar Ketua Fraksi GNPR, H Kasan Basari, usai Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Terhadap Permohonan Permindahtanganan Barang Milik Pemerintah Daerah Indramayu, Rabu (5/3). Hal senada juga diungkapkan Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB), Dalam SH KN. Ia juga berharap agar rencana hibah tanah untuk nelayan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu. Apalagi saat ini sudah mendekati pelaksanaan pemilu 2014. Sementara Ketua DPRD Indramayu, Drs H Abdul Rozaq Muslim SH MSi mengatakan, meskipun dalam pandangan umum fraksi-fraksi banyak yang meminta agar program hibah ini diundur, namun pembahasan terhadap permohonan pemindahtanganan barang milik pemkab Indramayu akan terus berlanjut. Karena sebelumnya telah dibahas di Badan Musyawarah (Bamus) dan telah dibentuk panitia khusus (pansus) yang akan segera melakukan pembahasan. “Dalam rapat paripurna kali ini bukan untuk menerima atau menolak, tapi hanya berisi pemandangan umumj fraksi-fraksi. Kalau memang ada yang menolak, mestinya disampaikan pada saat Bamus,” ujarnya. Dari pemandangan umum fraksi-fraksi yang telah disampaikan, lanjut Rozaq, nantinya akan mendapat tanggapan dari eksekutif. Rencananya, jawaban terhadap pemandangan fraksi-fraksi akan disampaikan pada tanggal 10 Maret 2014. Selanjutnya pada tanggal 19 Maret pansus akan melaporkan hasil kerjanya. (oet)