BANTEN, RADARCIREBON.COM - Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Pekerja Migran Ilegal merupakan permasalahan serius yang memerlukan penanganan secara sinergi dan terintegrasi antara pemerintah dan masyarakat.
Hal tersebut diungkapkan Direktur Operasi Laut Laksamana Pertama (Laksma) Bakamla Octavianus Budi Susanto saat memberikan sosialisasi Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Kecamatan Cigeulis, Provinsi Banten, Senin (14/10/2024).
"Pentingnya adanya budaya melapor di masyarakat apabila terdapat dugaan tindakan TPPO. Dan Bakamla RI memiliki peran penting dalam menjamin keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia,"ungkapnya.
Laksma Bakamla Octavianus mengatakan, faktor yang sering memicu terjadinya TPPO adalah rendahnya kesejahteraan di wilayah-wilayah tertentu.
BACA JUGA:VIRAL Motor Dinas Diduga Dipakai Tawuran di Cirebon, Kuwu Gufron Bantah Anak Terlibat
"Oleh sebab itu, peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program-program pemberdayaan ekonomi kerakyatan sangat diperlukan. Pemanfaatan sumber daya kelautan yang sangat tergantung pada kondisi cuaca juga menuntut adanya alternatif peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, misalnya melalui pengembangan wisata, budi daya, UMKM, atau jasa,"katanya.
Menurutnya, Bakamla RI juga berharap agar masyarakat dan aparat desa dapat berperan sebagai relawan penjaga laut untuk membantu menjaga keamanan dan keselamatan di wilayah pesisir.
"Pencegahan TPPO adalah tanggungjawab semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Oleh karena itu, sinergi antara berbagai pihak sangat diperlukan agar penanganan masalah ini bisa lebih efektif, terutama di wilayah pesisir yang rentan terhadap praktik ilegal,"ujarnya.
Dikatakan Laksma Bakamla Octavianus,Bakamla RI terus berkomitmen untuk mengawal keamanan laut Indonesia, serta bekerja sama dengan berbagai pihak dalam memastikan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat pesisir. (rdh)
BACA JUGA:VIRAL Motor Dinas Plat Merah Diduga Dipakai Tawuran di Cirebon