RADARCIREBON.COM - Hibah adalah uang negara yang harus dilaporkan pertanggungjawabannya. Untuk itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Cirebon, memberikan pembinaan teknis agar laporan hibah Partai Politik (Parpol), Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), dan lembaga penerima hibah dari Pemerintah Kota Cirebon, lebih tertib administrasi.
Kepala Bakesbangpol Kota Cirebon Drs Buntoro Tirto AP MH mengatakan, kegiatan bimbingan teknis tata cara pengelolaan pertanggungjawaban hibah kepada parpol, ormas dan lembaga penerima hibah, menjadi momentum untuk tertib administrasi.
Agar, laporan pertanggungjawaban hibah bantuan keuangan itu, tidak berbenturan dengan hukum. “Kami berharap laporan hibah parpol dan lembaga penerima lainnya, akuntabel,” ucapnya.
Bantuan keuangan kepada parpol, ormas, dan lembaga lainnya, kata Buntoro, merupakan langkah penguatan pilar demokrasi dan mendukung pembangunan daerah.
BACA JUGA:Ingin Menikah Tapi Belum Punya Penghasilan, Ini Solusi Ahmad Syaikhu untuk Anak Muda di Garut
Karena itu, Buntoro berpesan agar hibah bantuan keuangan dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel.
Termasuk pula, membuat laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Kepala Bidang Poldagri dan Ormas Bakesbangpol Kota Cirebon Ahmad Wahyudi SE menyampaikan, kegiatan bimbingan teknis membuat laporan pertangungjawaban hibah parpol, ormas, dan lembaga lainnya, di ikuti 40 orang perwakilan parpol, ormas, dan lembaga lain penerima hibah bantuan keuangan dari Pemerintah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2024.
“Kami hadirkan narasumber kompeten dari BPK, Dispusip, dan lembaga terkait lain,” ujarnya. (ysf)
BACA JUGA:Kampanye di Garut, Syaikhu Janjikan 3 Juta Lapangan Kerja untuk Anak Muda