Banyak PR untuk Wahyo

*Diminta Turun Jabatan Bila Tidak Sanggup Benahi PPDB KEJAKSAN- Dilantiknya kembali DR Wahyo MPd sebagai kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon membuat wakil rakyat angkat suara. Mereka masih pesimistis Wahyo bisa memperbaiki dunia pendidikan di Kota Cirebon, tapi juga menaruh harapan ke depan dunia pendidikan lebih baik di bawah kendali Wahyo. Salah satu yang pesimistis adalah Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Cirebon, Andi Riyanto Lie SE. \"Saya termasuk pihak yang pesimis. Kenapa harus kembali lagi ke dinas pendidikan,\" tanyanya, kemarin. Andi menilai, keputusan wali kota menempatkan lagi Wahyo di dinas pendidikan seolah menunjukkan tidak ada birokrat lain yang mampu memimpin dinas paling besar itu. Meskipun begitu, Andi menyerahkan sepenuhnya pada wali kota. Politisi Partai Golkar ini yakin Ano memiliki pertimbangan menempatkan Wahyo kembali di kursi dinas pendidikan. Lalu apa pekerjaan rumah (PR) untuk Wahyo sebagai kepala dinas pendidikan? Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menjadi tugas pertama dan utama untuk Wahyo. Dikatakan Andi, pelaksaan PPDB online selama dua tahun berturut-turut bisa dikatakan gagal. Dan ini menjadi tugas berat seorang kepala dinas pendidikan. \"Kita mau sistem ini berjalan terus. Dua tahun pertama ini gagal, dan Pak Wahyo harus bisa memperbaikinya,\" tuturnya. Hal-hal yang harus diperbaiki, lanjut dia, transparansi pelaksanaan sistem PPDB, keadilan, dan juga ketegasan seorang kepala dinas pendidikan. Andi yakin, bila ada goodwill dari pemkot, pelaksanaan PPDB online bisa berjalan dengan baik. \"Jangan sampai ada kebijakan-kebijakan yang merugikan banyak orang. Selama dua tahun ini kan dikacaukan karena kebijakan. Sistemnya, perwalinya, juklak-juknisnya sudah bagus. Hanya tinggal pelaksanaannya saja,\" tuturnya. Tidak hanya itu, PR lainnya untuk Wahyo adalah maraknya pungutan yang terjadi di beberapa sekolah. Terakhir adalah pungutan yang terjadi di lingkungan SMAN 4 Cirebon. \"Jangan sampai ada program SPP gratis, tapi pungutan justru tetap berjalan, mengatasnamakan komite. Akan kami awasi terus dinas pendidikan. Kali ini kita tidak ada kompromi,\" tuturnya. Senada dissampaikan Ketua Komisi C DPRD Kota Cirebon, HM Ayatullah Roni. Dia mengatakan, pelaksanaan PPDB merupakan tugas pertama yang harus bisa dilaksanakan dengan baik Wahyo. Pasalnya, seperti yang diketahui, pada pelaksanaan PPDB selalu saja ada kekacauan dan penuh dengan titipan. \"Dengan adanya Pak Wahyo dan sekretarisnya yaitu Pak Tata, ya harus bisa membuat PPDB ini lebih baik. Harus sesuai dengan aturan dan tidak ada unsur KKN,\" tuturnya. Politisi Partai Demokrat ini pun meminta Wahyo bersama jajarannya dan wali kota komitmen dalam pelaksanaan PPDB. Bila memang pelaksanaan PPDB tahun ini kembali gagal, Roni meminta Wahyo mundur dari kursi kepala dinas pendidikan. \"Saya secara pribadi, kalau sampai sekarang gagal lagi, ya saya pertaruhkan jabatan sebagai ketua Komisi C. Dan saya ingin Pak Wahyo juga komit seperti itu. Kalau PPDB gagal siap mundur,\" tukasnya. Sementara itu, mutasi kedua pasangan Ano-Azis dinilai mulai menemukan arah reformasi birokrasi. Bila dibandingkan pemerintahan sebelumnya yang lebih terkesan banyak menabrak aturan, pemerintahan Ano-Azis memberikan harapan kepada PNS untuk bekerja maksimal dan berprestasi. Selain itu, mutasi kedua menjadi langkah awal pemberlakukan aturan Aparatur Sipil Negara (ASN). Menurut Ketua Komunitas Penggiat Anti Korupsi (Kopak) Indonesia, Syarip Hidayat, melihat dan memperhatikan pelaksanaan mutasi kedua pasangan Ano-Azis pada Jumat (14/3) kemarin, merupakan langkah awal dari emberlakuan Undang-Undang ASN. Menurutnya, dalam mutasi tidak ada aksi balas budi. Sebab, seluruh proses dan rangkaiannya menjadi kewenangan wali kota bersama wakil wali kota, dalam menempatkan kabinet sesuai keinginan. “Mereka berdua telah melakukan langkah upaya menuju reformasi birokrasi,” ujarnya, Minggu (16/3). Meskipun demikian, Syarip mengingatkan agar wali kota konsisten pada setiap aturan dan kebijakan yang disampaikan. “Pelantikan kemarin sudah bagus. Contohnya, menempatkan Yoyon Indrayana menjadi kepala DPUPESDM,” terangnya. Namun, dia menilai ada penempatan pejabat yang kurang sesuai harapan masyarakat. Menurutnya, seperti ada penempatan yang dipaksakan dalam satu paket kebijakan. Hal demikian tidak baik. Syarip menduga adanya kesepakatan tertentu berdasarkan tawar menawar. Mutasi merupakan hak preogratif wali kota. Bersama wakil wali kota dan tim Badan Pertimbangan Kepangkatan dan Jabatan (Baperjakat), tidak boleh ada pengaruh dari pihak luar. Dalam menempatkan pejabat, lanjut Syarip, harus melihat kompetensi dan profesionalitas ideal. Sehingga, wali kota tidak menuai kekecewaan di kemudian hari. Jangan sampai, hasil bisikan yang hanya menguntungkan kepentingan pembisiknya dipenuhi. Padahal, kata Syarip, predikat buruk tetap diberikan kepada wali kota dan wakil wali kota. Jika menempatkan pejabat tidak sesuai kompetensi. (kmg/ysf) PR UNTUK WAHYO -Benahi PPDB online yang selama dua tahun berturut-turut bisa dikatakan gagal, terutama transparansi pelaksanaan, keadilan, dan ketegasan seorang kepala disdik -Pungutan yang terjadi di beberapa sekolah harus dihentikan -Terakhir adalah pungutan yang terjadi di SMAN 4 Cirebon dengan mengatasnamakan komite -Bila pelaksanaan PPDB tahun ini kembali gagal, dewan meminta Wahyo mundur