CIREBON, RADARCIREBON.COM - Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya, menyampaikan tiga agenda penting dalam upaya meningkatkan efisiensi pemerintahan daerah.
Agenda ini terdiri dari perubahan kelembagaan, pengusulan rancangan peraturan daerah (Raperda), serta inisiatif dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Cirebon.
Wahyu, menjelaskan pertama mengenai usulan perubahan pada perangkat daerah, khususnya terkait Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda).
BACA JUGA:Pidato Kemenangan Donald Trump: Negara Ini Butuh Pertolongan!
BACA JUGA:Cirebon Empowering Mom Ajak Para Ibu Berdaya, Kreatif dan Positif
BACA JUGA:Begini Cara Swiwings Jaga Kualitas Produk dan Kepuasan Pelanggan
Dalam perubahan ini, Bapelitbangda akan berganti nama menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Baperida).
Perubahan ini mengikuti arahan pemerintah pusat untuk meningkatkan efisiensi dan adaptabilitas serta memperkuat fungsi riset dan inovasi, sesuai dengan konsep pembentukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di tingkat pusat.
"Ini merupakan langkah untuk mengefisienkan dan menambah fungsi inovasi di daerah, sebetulnya BRIN di daerah itu menjadi Brida."
BACA JUGA:Razia di Lapas Indramayu, Barang Terlarang Disita dari Napi Wanita
BACA JUGA:Membaur dengan Pengemudi Ojol, Ahmad Syaikhu Serap Aspirasi soal Parkir, Banjir dan Sampah
BACA JUGA:Razia di Lapas Indramayu, Barang Terlarang Disita dari Napi Wanita
"Namun, karena digabungkan dengan perencanaan pembangunan sehingga menjadi Baperida dan perubahan nama tersebut atas izin BRIN," kata Wahyu usai rapat paripurna di Kantor DPRD Kabupaten Cirebon, Rabu 6 November 2024.
Agenda kedua adalah perubahan nama Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menjadi Bank Perekonomian Rakyat.
Perubahan ini, menurut Wahyu, merupakan amanat undang-undang yang harus segera dilaksanakan agar target perubahan kelembagaan dapat tercapai sesuai batas waktu yang ditetapkan, yaitu akhir tahun ini.