DPRD Membantah Beri Rekomendasi

SUMBER– Sebagai tuan rumah pelaksanaan pelantikan bupati dan wakil bupati Cirebon, DPRD Kabupaten Cirebon membantah memberi rekemondasi kepada pihak ketiga untuk mencari sumbangan dana pelantikan. Ketua DPRD, H Mustofa SH mengungkapkan, selama ini yang dilakukan DPRD hanya berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Cirebon terkait undangan pelantikan. “DPRD tidak mengeluarkan intruksi mencari sumbangan, tidak tahu kalau pemerintah daerah silahkan tanya ke sekda atau penjabat bupati,” tutur Mustofa, kepada Radar, Selasa (18/3). Dijelaskannya, penanggung jawab pelantikan bupati adalah pemerintah daerah, sebagai lembaga legislatif DPRD tidak berhak mengeluarkan kebijakan, termasuk memberikan rekomendasikan seseorang untuk mencari dana kepada pihak luar. “Kalau pemerintah daerah yang memberikan rekomendasi, kami panitia tidak bertanggung jawab,” tegasnya, Mustofa mengatakan, karena pelantikan bupati dan wakil bupati bertempat di gedung DPRD, maka yang menjadi panitia pelaksanaan pelantikan diserahkan kepada Sekretariat DPRD. Itupun hanya sebatas pada pelaksanaan pelantikan. Sementara untuk pengamanan dan lain-lain di luar kegiatan paripurna istimewa, di bawah naungan Desk Pilkada. “Kita hanya menyiapkan tempat dan undangan, itu saja,” katanya. Sekretaris DPRD, DR Iis Krisnandar SH CN menambahkan, untuk prosesi pelantikan akan dilaksanakan secara sederhana layaknya acara paripurna istimewa yang biasa rutin digelar, seperti peringatan hari jadi Kabupaten Cirebon atau mendengarkan pidato presiden RI menjelang 17 Agustus. “Jadi, ya seperti paripurna istimewa pada umumnya. Paling ada anggaran untuk menyewa tenda, biaya makan minum untuk 1.000 orang undangan dan sewa kamar hotel untuk para tamu undangan dari luar kota sebanyak 25 kamar di Hotel Aston,” imbuhnya. Soal biaya untuk pelantikan, pihaknya belum bisa memastikan karena datanya ada di bagian keuangan Sekretariat DPRD. Namun, ia memprediksikan tidak lebih dari Rp100 juta. “Kita tidak menggelar acara mewah-mewah. Namun, tetap tamu dari provinsi maupun daerah lain harus tetap kita hormati sebaik-baiknya,” ucapnya. (jun)