Interpelasi Bakal Dipercepat

Tak Terpengaruh Gerakan OKP/Ormas MAJALENGKA – Meski sejumlah elemen menyatakan siap “membendung” laju interpelasi dan mendukung kebijakan bupati terkait penertiban izin galian, namun tidak berpengaruh terhadap tekad para inisiator untuk mengawal hak bertanya itu. Bahkan sejumlah anggota DPRD berencana mempercepat proses interpelasi, targetnya sebelum Ramadan  bisa selesai dan langsung dilanjutkan ke hak angket. Hal itu ditegaskan Ir Sofyan, anggota DPRD inisiator hak interpelasi dari Fraksi Partai Demokrat (FPD). Menurut politisi asal Maja itu, akhir bulan Juli usulan interpelasi akan digodok di Badan Musyawarah (Bamus) DPRD untuk menentukan jadwal yang diharapkan bisa digelar awal Agustus atau maksimal sebelum Ramadan. “Proses interpelasi tinggal satu tahap lagi, yaitu dibahas di Bamus untuk menetapkan jadwal pelaksanaan. Setelah jadwal, baru interpelasi bisa dilakukan,” ujarnya kepada Radar, kemarin (23/7) saat ditemui di kantornya. Anggota dewan lainnya, Ali Imron AMd mengatakan, interpelasi akan difokuskan pada dua persoalan, yakni masalah perizinan galian C dan tentang kepegawaian, khusunya pengangkatan tenaga honorer. Pihaknya mengaku tidak terpengaruh sama sekali dengan munculnya dukungan sejumlah LSM dan OKP yang akan membendung laju interpelasi. “Interplasi akan terus bergulir sesuai rencana, karena sudah menjadi ketetapan rapat paripurna dan Bamus DPRD. Saat ini kami tinggal satu tahap lagi, penetapan agenda atau jadwal interpelasi,” ujarnya kepada Radar. Soal munculnya dukungan sejumlah LSM dan OKP, Ali menilai wajar, sebagai sebuah pendewasaan politik dan demokrasi di Majalengka. Dengan kata lain, sambungnya, tingkat pemahaman masyarakat tentang demokrasi sudah meningkat. (pai)