Aneh! Pasien BPJS Tetap Bayar Obat

KUNINGAN - Program jaminan kesehatan nasional (JKN) yang diluncurukan pemerintah sejak awal tahun hingga saat ini tidak berjalan mulus. Banyak keluhan yang disampaikan pasien, terutama dalam hal pelayanan dan juga pembayaran. Ini menjadi aneh ketika pemerintah selalu menyebutkan bahwa pemegang kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) gratis berobat. Namun kenyataan di lapangan pasien harus bayar. Sementara pihak rumah sakit beralasan jenis obat yang diperlukan pasien tidak ada di rumah sakit. “Saya bingung katanya gratis namun tetap harus keluar uang untuk menebus obat. Mana yang benar? Kalau memang harus bayar ya tidak usah ada BPJS,” ujar Nana Juhana Warga Kecamatan Jalaksana kepada Radar, kemarin (28/3). Menurutnya, meski berat hati terpaksa membayar karena takut orang tuanya meninggal. Nana meminta ketegasan kepada pemerintah terkait BPJS, karena di lapangan banyak ditemukan ketidaksesuaian. Bukan hanya Nana, Enih warga Kecamatan Ciniru yang akan berobat ke rumah sakit ditolak dengan alasan kuota penuh. Menurut bagian pendafatran rumah sakit ini hanya menerima pasien BPJS maksimal delapan orang. “Saya terpaksa menggunakan pasien umum dari pada adik meninggal. Ia terkena sesak napas, makanya dari pada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lebih baik kami menggunakan uang sendiri meski punya kartu BPJS,” ujar dia. Sebelumnya, Kadinkes H Raji K Sarji membantah bahwa pasien harus bayar. Begitu juga ada penolakan dari pihak rumah sakit. \"Mungkin ada yang salah prosedur karena masyarakat kita sedikit-sedikit ke rumah sakit padahal di puskesmas bisa diatasi,\" kata Raji. Dari pantauan Radar, banyak peserta BPJS yang lansung mendatangi Kantor BPJS Kuningan untuk mengeluhkan kondisi tersebut. Seperti yang dialami Ernawati, salah soerang pasien yang mengaku mengeluarkan biaya saat berobat. “Pak, saya ke sini menanyakan alasan kenapa harus bayar katanya gratis,” ujar salah seorang kerabat Ernawati yang mendatangi meja petugas BPJS Kuningan. Setelah pegawai BPJS menelpon ke pihak rumah sakit. Kerabat Ernawati langsung disuruh menghubungi salah satu dokter untuk menerangkan alasan mengenai harus mengeluarkan dana hingga jutaan. Sementara itu, Dinkes Kuningan melakukan sosialasisi kepada 480 orang dari berbagi unsure baik UPTD puskes, tokoh masyarakat hingga perangkat desa. Acara yang dilangsungkan di Aula Rumah Makan Mayang itu tampak hadir Bupati Kuningan Hj Utje Hamid Suganda. Menurut Utje, BPJS adalah program kesehatan masyarakat yang telah dijamin oleh negara. Oleh karenanya harus diketahui oleh masyarakat luas. “Saya minta agar semua warga mengetahui adanya program ini agar bisa memanfatkan untuk jaminan kesehatan,” jelas Utje. Ujte juga meminta pihak dinkes untuk terus menyosialisasikan, sehingga warga paham dengan BPJS. (mus)