Selebaran PDIP Terkorup Beredar

KUNINGAN – Selebaran yang menjelek-jelekkan PDIP mulai beredar. Di dalamnya menyebutkan jika PDIP merupakan partai terkorup. Para kader PDIP Kuningan meminta agar Polri dan panwas mencari provokator penyebar black campaign (kampanye hitam) tersebut. Banyaknya selebaran yang menyudutkan posisi PDIP di sejumlah tempat dan kampung itu ditanggapi Wakil Ketua DPC PDIP Kuningan, Nuzul Rachdy SE. Menurutnya, masyarakat sekarang sudah melek informasi. Selebaran tersebut hanya sebuah cara untuk menyudutkan PDIP saja. “Selebaran itu hanya sebuah cara untuk menyudutkan PDIP. Karena sudah merasa PDIP sudah berada di ambang kemenangan,” kata pria yang biasa disapa Zul ini, kemarin (28/3). Alasannya, kata politisi asal Manis Kidul Jalaksana itu, Semua lembaga survey menempatkan posisi PDIP selalu berada pada posisi teratas. Baik popularitas maupun elektabilitasnya. Terlebih lagi dicalonkannya Jokowi sebagai calon presiden. “Ini membuat ketar-ketir partai lain yang sudah jauh-jauh hari menggadang-gadang capres,” ketusnya. Zul menyarankan, jika mau kampanye hitam jangan isu yang murahan. Karena tidak logis jika partainya sebagai oposisi, lalu disebut terkorup. “Yang biasa mengkorup kan partai yang ada di pemerintahan. Lagian setiap hari orang nonton TV oknum dari partai siapa saja yang sering ditayangkan. Ada Bank Century, Hambalang, kasus Banten, impor daging sapi, apa itu dari PDIP?” ucapnya dengan nada tinggi. Dia menduga, selebaran itu hanya bentuk ketakutan yang berlebihan dari partai-partai sebelumnya percaya diri bakal menang. Namun menjelang pemilu malah ditinggalkan konstituennya. Untuk itu ia menyarankan kepada para politisi agar menjual program saja ketimbang menyebarkan hasil survei abal-abal yang tidak jelas. “Kalau mau berkompetisi ya kita pintar-pintar lah menjual program. Bukan malah menyebarkan isu yang menjatuhkan,” sergah Zul. Pihaknya meminta aparat kepolisian dan panwas proaktif menindaklanjuti pelaku penyebar kampanye hitam tersebut. Sebelum pelaku ditangkap langsung oleh rakyat dan terjadi konflik horizontal, lebih baik aparat berwenang yang menangkapnya. (ded)