DEPOK, RADARCIREBON.COM – Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi, alias KDM menginginkan Tim Penggerak (TP) PKK bisa ikut berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah.
Terutama dalam menjalankan program berkelanjutan yang berfokus pada bidang pendidikan dan kesehatan anak-anak di desa.
Hal ini disampaikan oleh KDM saat mengukuhkan Ketua dan pengurus TP PKK Provinsi Jabar di Gedung Dibaleka, Balaikota Depok, Selasa 11 Maret 2025.
"Provinsi Jabar akan memberikan stimulus kepada PKK di tingkat kabupaten/kota dengan penanganan khusus yang difokuskan pada kesehatan, termasuk upaya pencegahan stunting, kebersihan lingkungan, dan pendidikan," katanya.
BACA JUGA:Bisnis Berbasis AI Diprediksi Dorong Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
BACA JUGA:Kasus Minyakita Palsu Terungkap, Hero Minta Polisi Bertindak Tegas
BACA JUGA:Kecalakaan Hari Ini, Truk Tronton Terguling di Jalur Pantura Cirebon
Sebagai bagian dari upaya peningkatan pendidikan, KDM akan menerapkan program Sekolah Rakyat gratis, yang merupakan kebijakan prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Program ini diharapkan dapat memberikan akses pendidikan yang lebih merata bagi seluruh anak di Jabar.
Tak hanya itu, dalam rangka mendukung keseimbangan antara karier dan keluarga bagi pegawai perempuan, KDM juga mengumumkan kebijakan baru yang memungkinkan pegawai perempuan di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat untuk membawa anak mereka ke tempat kerja.
Kebijakan ini akan didukung dengan penyediaan fasilitas ruang bermain anak di setiap kantor pemerintahan.
BACA JUGA:Mentalnya Dibina, 51 ABH Ikut Pesantren Kilat yang Digelar Polresta Cirebon
BACA JUGA:Perhatikan Ciri-cirinya, Pria Tanpa Identitas Tewas Diduga Tertemper Kereta Api di Indramayu
"Kebijakannya yaitu pegawai perempuan diperbolehkan membawa anaknya ke tempat kerja siapkan di setiap kantor tempat ruang bermain anak," tuturnya.
Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Ketua TP PKK Jabar, Siska Gerfianti, secara resmi melantik Ketua TP PKK dari 26 kabupaten/kota di Jawa Barat.