KDM Dukung Penuh Jabar Punya 30 Unit Sekolah Rakyat: Lokasinya Dibagi Secara Proporsional

BOGOR, RADARCIREBON.COM – Kementerian Sosial (Kemensos) menargetkan pembangunan Sekolah Rakyat di Jawa Barat (Jabar) sebanyak 30 sekolah yang diperuntukkan bagi siswa miskin ekstrem dan tinggal di pedalaman.

Rencananya, Sekolah Rakyat di Jabar akan dibangun secara bertahap. Nantinya, siswa dari keluarga miskin ekstrem akan belajar dan diasramakan secara gratis, karena biaya ditanggung Pemerintah Pusat.

Mendapati kabar demikian, Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi alias KDM menyambut baik pendirian 30 Sekolah Rakyat di wilayahnya.

"Saya sambut baik Sekolah Rakyat ini," ujar Dedi Mulyadi usai rapat koordinasi (Rakor) dan Sosialisasi Pembentukan Sekolah Rakyat bersama Menteri Sosial RI, di kantor Pemerintah Kabupaten Bogor, Kamis 13 Maret 2025.

BACA JUGA: PPPK Paruh Waktu Tuntut Soal Status, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon Bilang Begini

BACA JUGA:Alasan Pedangan di Pasar Baru Kuningan Kurang Minat Menjual MinyaKita

Menurut KDM, 30 Sekolah Rakyat itu mulai dari jenjang SD, SMP, SMA. Lokasinya akan dibagi secara proporsional di kabupaten dan kota. Tiap sekolah memiliki kuota 300-500 siswa.

Sedangkan kurikulum, akan disamakan dengan ketentuan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Agar sinkron dengan daerah, lanjut KDM, Sekolah Rakyat bisa mengadopsi aturan lokal seperti masuk sekolah lebih pagi, yang saat ini sedang digodok Pemda Provinsi Jabar.

Aturan masuk sekolah lebih pagi bertujuan untuk mendisiplinkan siswa, dan mencegah budaya nongkrong usai jam belajar terutama oleh anak-anak SMA yang berpotensi mengarah pada kenakalan remaja seperti tawuran, dan kebut-kebutan.

BACA JUGA:Kriteria Pengemudi Ojol Grab yang Mendapatkan Kucuran BHR Lebaran 2025

BACA JUGA:Terjadi Perubahan Pola Konsumsi Masyarakat Jelang Lebaran, Aprindo Sebut Ada 5 Faktornya, Apa Saja?

Sekolah lebih pagi juga bisa memunculkan budaya baru yaitu tidur lebih awal bangun lebih pagi. "Dari budaya nongkrong sampai jam 12 malam menjadi budaya tidur jam 9 malam," katanya.

Sementara, Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf mengungkapkan, saat ini pihaknya sedang gencar sosialisasi dengan bupati dan wali kota.

Ia meminta kepada para kepala daerah yang memiliki aset dan tanah agar diusulkan menjadi Sekolah Rakyat.

"Kita akan periksa mana yang memenuhi kriteria, Insya Allah kalau memungkinkan akan dibangun tahun ini," katanya.

BACA JUGA:MinyaKita Kurang Laku di Pasar Baru Kuningan, Pedagang Pilih Jualan Minyak Goreng Jenis Ini

BACA JUGA:Jalin Silaturahmi, ABUJAPI Ciayumajakjning Gelar Buka Bersama

Gus Ipul—sapaan akrab Mensos mengatakan, sasaran Sekolah Rakyat diutamakan yang berasal dari keluarga miskin dan berdomisili di dekat Sekolah Rakyat. Indikator miskinnya akan ditentukan berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). "Warga miskin yang desil satu di sekitar situ dulu," sebutnya.

Sekolah Rakyat akan memiliki konsep asrama. Sehingga, bila anaknya masih SD, maka orang tuanya bisa menengoknya sewaktu-waktu.

"Pemerintah memastikan sekolah ini gratis. Mulai dari asrama, baju, peralatan sekolah, dan keperluan lainnya akan ditanggung negara," ujar Gus Ipul. (*)