Kapolri Perintahkan Potret Hasil Rekap TPS

JAKARTA - Kepala Polri (Kapolri) Jenderal Sutarman mengaku sudah mendengar beberapa partai politik yang mengingatkan terjadinya potensi kecurangan pemilu legislatif (pileg). Menurutnya, informasi di media massa yang muncul dari para petinggi parpol itu memang perlu diantisipasi. “Memang hampir semua partai mengatakan akan terjadi (potensi) kecurangan, seperti statement di beberapa media. Ini agar diawasi. Kita bersama-sama perlu mengawasi agar tidak terjadi kecurangan,” kata Sutarman dalam jumpa pers di Mabes Polri, Senin (7/4). Namun demikian, Sutarman meyakini kecurangan tak akan dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Alasannya, KPU sebagai penyelenggara pemilu bertindak independen. Selain itu, katanya, Polri juga mendorong KPU benar-benar sesuai aturan dan bertindak netral. “Sehingga (potensi) kecurangan itu betul-betul dieliminir,” paparnya. Sutarman juga mengaku mendengar info tentang potensi kecurangan yang dilakukan aparat pemerintah. Namun, lanjutnya, potensi itu tak bisa ditimpakan pada satu partai saja. Alasannya, karena di pemerintahan juga ada kader partai, baik tingkat pusat seperti para menteri maupun di daerah seperti gubernur dan bupati/wali kota. Karenanya, ia mengajak Bawaslu, Panwaslu, KPU, pers dan kalangan LSM untuk sama-sama mengawasi pelaksanaan pemilu demi meminimalisir kecurangan. “Bila perlu anggota saya, saya turunkan ke TPS, walau itu tidak cukup,” katanya. Sutarman mengaku sudah memerintahkan anak buahnya untuk memotret hasil perhitungan suara di masing-masing TPS. Menurutnya, data itu digunakan sebagai catatan ketika ada persoalan hukum. “Saya instruksikan potret, kalau handphonenya ada kamera. Kalau tidak ada kamera, tidak bisa juga. Ini minimal supaya ada catatan, saat ada persoalan hukum anggota saya tahu,” katanya. Ia berharap semua menjaga agar hasil pemilu kali ini rill dan berkualitas. Baik dari aspek penyelenggaraan maupun hasilnya. “Jangan ada intimidasi orang tertentu di TPS sehingga orang memilih bukan karena pilihannya. Memilih harus menggunakan hati masing-masing pure, tidak dipengaruhi politik uang, ancaman maupun intimidasi,” ungkapnya. Sementara itu, PDI Perjuangan (PDIP) berupaya all out dalam menghadapi Pileg 2014. Bukan hanya sekadar menyebar saksi di dalam dan luar tempat pemungutan suara (TPS), partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu juga membangun sistem teknologi informasi (TI) dengan melibatkan ahli, termasuk para peretas atau hacker. Menurut Sekjen PDIP, Tjahjo Kumolo, pemanfaatan TI itu merupakan upaya partainya untuk mewaspadai segala bentuk kecurangan pasca-pencoblosan pileg 9 April nanti. “Ini basisnya dari TPS, nanti seluruh datanya hingga sampai pada tingkat perolehan caleg masuk ke sini,” kata Tjahjo saat memperlihatkan ruang monitoring IT Pileg 2014 di DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan Senin (7/4). Tjahjo menambahkan, sistem TI untuk memantau rekapitulasi pileg itu dipersiapkan selama 3 bulan. “Ini kerja goyong royong, kebetulan banyak teman-teman ahli yang membantu. Ada bantu tenaga, ada bantu software,” lanjutnya. Di dalam ruang monitoring itu ada ratusan komputer sebagai penerima input data dari tingkat TPS dan puluhan jalur telpon untuk faksimil. “Ada 150 petugas input di sini, rata-rata relawan dan mahasiswa,” lanjut Tjahjo seraya menambahkan bahwa rekapitulasi versi PDIP itu juga bakal bisa diakses secara terbuka olah publik. Nantinya, sistem TI yang digunakan PDIP itu akan menerima salinan gambar formulir C1 dari tingkat TPS. “Nanti ini bisa disandingkan dengan data milik KPU,” kata Sudiyatmiko Aribowo selaku liaison officer PDIP dengan KPU. Sedangkan Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDIP, TB Hasanuddin menambahkan, data yang dikumpulkan PDIP akan menjadi pembanding atas data yang dikumpulkan KPU. Menurutnya, data itu juga akan memudahkan PDIP jika nanti terlebih sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK). “Nanti ke MK cukup bawa softcopy ini saja secara digital. Tidak perlu lagi ke sana bawa-bawa truk,” ucapnya. Hasanuddin bahkan mengklaim sistem IT yang dibuat PDIP itu lebih unggul dari milik salah satu lembaga negara yang bergerak di bidang persandian. “Jangankan yang berkemampuan hacker, di sini juga ada hackernya,” pungkasnya. (boy/ara/jpnn)