"Pertanyaannya adalah, ketika study tour dimaknai dengan mengenap di hotel. Artinya sudah diartikan bukan study tour, tapi wisata atau piknik," katanya.
Kemudian, Dedi Mulyadi kembali mempertanyakan mengenai status ekonomi anak-anak sekolah yang menginap di hotel.
"Anak-anak yang nginep di hotel adalah anak-anak yang bagaimana? Apakah mereka anak orang kaya semua? Tidak," tegasnya.
Sebab, banyak orang tua siswa yang terpaksa meminjam uang, menjual aset dan cara lainnya, demi memenuhi keinginan anak yang ingin ikut piknik tadi.
"Satu sisi, study tour bisa terjadi lonjakan kunjungan di dunia pariwisata. Ada aspek ekonomi yang bergerak. Tetapi di sisi lain, ada kemiskinan baru tercipta, ratusan ribu orang tua siswa yang menanggung hutang akibat pinik anaknya," bebernya.
Sementara itu, Mendikdasmen, Prof Dr Abdul Mu’ti berbeda pandangan soal study tour dengan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Prof Dr Abdul Mu’ti yang juga sebagai Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, malah menyarankan kegiatan study tour tetap dilakukan.
Menurutnya, study tour memiliki dampak positif bagi para pengajar karena bisa menjadi momen untuk menemukan inspirasi dan ide-ide baru.
"Makanya kalau menurut saya study tour itu jangan dilarang. Maka dari itu Pak Sekretaris Daerah, saya mohon izin, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah mengizinkan piknik," ujarnya dikutip dari laman klik.co.
Mu’ti menambahkan, apabila ada pihak yang merasa keberatan terhadap pelaksanaan study tour, hal tersebut juga merupakan pendapat yang patut dihargai.
Namun, menurutnya, keberatan itu sebaiknya tidak dijadikan alasan untuk melarang secara keseluruhan.
"Makanya kalau ada yang keberatan-keberatan ya tidak apa-apa, keberatan jangan terus melarang yang lain," jelasnya.