Berikut adalah daftar lengkap SKPD Kuningan berdasarkan skor kepuasan publik:
- Disdikbud. Tingkat Kepuasan: 81,3%
- Diskatan. Tingkat Kepuasan: 77,3%
- Dukcapil. Tingkat Kepuasan: 76,7%
- Dinas PUTR. Tingkat Kepuasan: 76,3%
- Dinas Perhubungan. Tingkat Kepuasan: 75,1%
- Dinas Lingkungan Hidup. Tingkat Kepuasan: 74,9%
- BPBD. Tingkat Kepuasan: 74,3%
- Diskopdagperin. Tingkat Kepuasan: 74,1%
- BKPSDM. Tingkat Kepuasan: 73,8%
- DPMPTSP. Tingkat Kepuasan: 73,7%
- Inspektorat. Tingkat Kepuasan: 70,4%
- Dinas Perikanan dan Peternakan. Tingkat Kepuasan: 69,7%
- Dinas Pengendalian Penduduk, KB, dan Perlindungan Anak. Tingkat Kepuasan: 69,2%
- Dinas Komunikasi dan Informatika. Tingkat Kepuasan: 64,2%
- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Tingkat Kepuasan: 62,7%
- Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Tingkat Kepuasan: 61,7%
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Tingkat Kepuasan: 60,6%
- Badan Keuangan dan Aset Daerah. Tingkat Kepuasan: 60,1%
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Tingkat Kepuasan: 59,8%
- Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata. Tingkat Kepuasan: 59,3%
- Dinas Sosial. Tingkat Kepuasan: 59,0%
- Badan Pendapatan Daerah. Tingkat Kepuasan: 58,3%
- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Tingkat Kepuasan: 57,5%
- Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Tingkat Kepuasan: 54,7%
- Dinas Kesehatan. Tingkat Kepuasan: 48,3%
Sementara itu, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Kuningan, mendapatkan suara minor dari hasil survei yang dilakukan Jamparing Research.
Berdasarkan hasil survei, Dinkes Kuningan mendapatkan kepuasan paling rendah dari publik. Adapun angka yang diperoleh mencapai 48,3 persen.
Selain Dinkes Kuningan, instansi perlu dilakukan perbaikan kinerja adalah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah dengan angka 54,7 persen, serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang memperoleh 57,5 persen.
Peneliti Jamparing Research, Topic Offirstson MPd MSi mengatakan, hasil survei ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi mendalam bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mendapat nilai rendah.
Ia menegaskan bahwa hasil tersebut merupakan bentuk aspirasi masyarakat yang menginginkan pelayanan publik yang lebih baik dan responsif.
"Meskipun sebagian besar SKPD dinilai cukup baik, masih terdapat tantangan besar yang harus diselesaikan oleh sejumlah instansi agar dapat meningkatkan kualitas layanannya," ungkap Topic.
Topic juga menekankan bahwa temuan dari survei ini bisa menjadi acuan penting untuk mengawal arah kebijakan pemerintahan Dian–Tuti, khususnya dalam upaya mengoptimalkan layanan kepada masyarakat Kuningan.