Caleg Ketar- ketir Jual Beli Suara

**KPU Membantah, Kubu Miryam Klaim Ungguli Perolehan Suara Yuddy CIREBON - Meski penghitungan jumlah suara masih berlangsung di tingkat PPK, namun sejumlah calon legislatif DPR RI mulai ketar-ketir dengan keberadaan suara yang mereka miliki. Beredar informasi, diduga kuat bakal terjadi jual beli suara di tingkat PPK dan KPU. Ketua tim pemenangan Miryam S Haryani MSi, Adnan Atmanagara mendatangi kantor KPU kemarin. Namun dia membantah untuk melakukan intimidasi maupun intervensi, tetapi hanya ingin bersilaturrahmi agar proses demokrasi di Kabupaten Cirebon berjalan dengan baik. “Kita meminta bantuan dari KPU, Panwaslu dan semua pihak agar proses demokrasi di dapil Jabar VIII berjalan jujur, tidak ada jual beli suara untuk salah satu calon,” ucapnya. Berdasarkan data yang dimiliki tim, tambah Atma panggilan akrab Adnan Atmanagara, selama rekap yang dilakukan tim tabulasi di Dapil Jabar VIII Kota/Kabupaten Cirebon dan Indramayu, perolehan suara masih dimenangkan Miryam S Haryani. Pihaknya juga mempertanyakan data yang menyebutkan suara Yuddy Chrisnandi lebih besar dibandingkan Miryam. “Bukannya kami melakukan protes terhadap KPU dan PPK, tapi sebatas mengingatkan agar tidak ada transaksional dalam menjalankan proses demokrasi. Kita tim pemenangan tentu mempunyai data akurat sesuai C1. Selisih suara Miryam di tingkat internal Partai Hanura, paling tinggi dibandingkan calon-calon lainnya,” tukasnya. Pengawas Independen Abdul Ghoffur mengatakan, selama ini Panwaslu dan KPU tidak bekerja maksimal untuk menyosialisasikan tata cara pencoblosan. “Masih banyak masyarakat yang belum tahu tata cara pencoblosan, apalagi mereka yang usianya sudah tua renta. Saya harap KPU dapat bekerja dan berjalan sesuai dengan relnya,” ujar Abdul. Terkait keunggulan calon nomor urut satu dari Partai Hanura, Yuddy Chrisnandi atas incumbent Miryam S Haryani, kata Abdul, berdasarkan data yang dimiliki rekan-rekannya, justru Miryam lebih unggul sesuai formulir C1. “Ketika ada selisih yang cukup masif dalam rekapitulasi di tingkat PPK maupun KPU, maka kita akan pertanyakan hal itu secara serius. Yang jelas, berdasarkan C1 yang masuk, suara Ibu Miryam sudah unggul di internal partai,” ucapnya. Dikatakannya, tingkat kekhawatiran terjadi transaksi jual beli suara di tingkat PPK dan PPS sangat tinggi, karena dalam dunia politik hal seperti itu kerap terjadi. Oleh karena itu, saat penghitungan nanti pihaknya akan menyelaraskan data tim dengan KPU. “Dengan kondisi ini yang kemudian memunculkan kecurigaan, maka kami akan melakukan pengawalan ketat jumlah suara di tingkat PPK dan KPU, meski pun ada perbedaan jumlah suara sangat tipis, dengan kisaran angka ribuan,” ucapnya. Jika dilihat dari sampel, contohnya Partai Golkar Caleg DPRD dari beberapa saksi yang kemudian memberikan masukan, potensi untuk menghilangkan suara dengan kecurangan itu pasti ada. “Di Desa Sambeng, saksi dari caleg DPRD Kang Wagi menyatakan ada 58 suara yang hilang dalam satu desa, sedangkan di Desa Mayung itu 23 suara hilang. Oleh karena itu, kami mengimbau PPS, PPK dan KPU menjadi lembaga independen,” ungkapnya. Sementara, Yuddy Chrisnandi yang diprediksi menggusur rival terberatnya sesama caleg Partai Hanura, Miryam S Haryani, justru lebih memilih menutup diri. Dia juga enggan membeberkan hasil perolehan suara saat ini dari Cirebon dan Indramayu. Bahkan, Yuddy terkesan sangat menutup akses informasi perolehan suaranya yang terbaru. Politisi asli Cirebon ini justru enggan berkomentar. Bahkan kepada Radar melalui Blackberry Massenger, Yuddy hanya berkomentar “No Comment”. Berbeda dengan Yuddy, caleg DPR RI dari Partai Amanat Nasional nomor urut 1, Azis Subekti ST MT mengaku optimis meraih tiket ke Senayan. Hanya saja, Azis masih belum berani membuka perolehan suara yang didapat. Karena saat ini, Azis sedang fokus mengawal suaranya supaya tidak dicurangi oleh pihak-pihak tertentu. “Insyaallah Mas, mohon doanya saja, kita lagi fokus menjaga suara dari kemungkinan dicurangi,” kata Azis. Dani Mardani SH MH, salah satu tim sukses Azis Subekti mengakui posisi Azis Subekti untuk meraih tiket ke Senayan sangat terbuka lebar. Pihaknya bertambah optimis karena melihat dari tren tabulasi suara Azis Subekti. Dani berharap keinginan PAN memiliki anggota DPR RI dari dapil Cirebon dan Indramayu bakal terwujud. “Optimislah, Mas Azis masuk (dapat kursi),” kata Dani. Bagaimana dengan Gerindra? Sumber Radar di internal Gerindra Kota Cirebon menyebutkan, kursi DPR RI diprediksi menjadi bahan rebutan antara Ferry Joko Juliantono dan Herry Ardianto. Posisi Ferry sebagai ketua DPD Partai Gerindra Jawa Barat dan Herry Ardianto sebagai pengurus DPP, menjadi pertimbangan tersendiri bagi DPP untuk menentukan siapa yang berhak meraih kursi DPR RI dari Partai Gerindra dapil Cirebon dan Indramayu. “Rumors dua nama bersaing yaitu Ferry dan Herry Ardianto memang benar Mas, karena dua-duanya adalah kader Gerindra. Apalagi jika suara partai lebih tinggi dibandingkan suara caleg, maka yang menentukan adalah DPP,” kata sumber terpercaya Radar. Terpisah, Ketua KPU Kabupaten Cirebon Saefuddin Jazuli MSi membantah jika pihaknya melakukan jual beli suara di tingkat KPU. “Tidak ada, kita tidak melakukan hal itu,” tegasnya. Jika ditemukan fakta adanya tindakan transaksi suara, Saefuddin mempersilakan berbagai pihak untuk lapor ke panwaslu. Pada kesempatan itu juga, Saefuddin membantah pertemuan KPU dengan bupati Cirebon dan wakilnya di kawasan Sumber. “Tidak, tidak ada pertemuan kok,” singkatnya. WARGA PKB DIMINTA MENAHAN DIRI Pengurus atau simpatisan PKB di seluruh daerah pemilihan (dapil) VIII Jabar diminta untuk menghormati hasil penghitungan manual yang saat ini masih dalam proses rekapitulasi oleh PPK. Hal ini bertujuan agar tidak menimbulkan keresahan di internal kader PKB ataupun warga nahdiyin pada umumnya mengenai sosok yang berhak mendapatkan kursi DPR RI. Pernyataan ini disampaikan Ketua Tim Pemenangan Dedi Wahidi atau Bala Dewa, Amroni saat berkunjung ke Radar, petang kemarin (14/4). Menurutnya, yang harus dilakukan saat ini oleh seluruh simpatisan PKB yang berada di dapil VIII adalah menahan diri dalam mengeluarkan sejumlah statemen terkait pencapaian perolehan suara, baik suara yang didapat oleh PKB maupun masing-masing caleg DPR RI. Hal ini guna menghindari kesimpangsiuran informasi yang bisa membingungkan masyarakat. “Sebaiknya kita tunggu hasil hitung manual yang dilakukan oleh KPU di masing-masing kabupaten/kota di dapil VIII ini,” tuturnya. Anehnya, meski melarang pihak-pihak lain untuk menahan diri memberikan informasi malah Amroni sendiri dengan gamblang membeberkan data-data yang dimilikinya. Diterangkan, sampai saat ini pihaknya sudah melakukan penghitungan di 3.739 TPS yang tersebar di Kabupaten/Kota Cirebon dan Indramayu. Suara yang masuk untuk PKB sementara ini baru 120.053 suara, terdiri dari 38.767 suara partai, 44.103 suara milik Dedi Wahidi, 19.466 suara milik KH Ali Murtadlho dan 17.717 suara milik caleg lain. “Ini belum 50 persen suara TPS yang masuk, masih ada sekitar 4.000 TPS yang suara belum masuk dalam tabulasi suara,” terangnya. Oleh sebab itu, potensi PKB untuk mendapatkan dua kursi DPR-RI masih ada. Sebab, target PKB untuk dapil VIII ini mendapatkan 200 ribu lebih suara. Asumsinya, jika dengan target suara mencapai 200 ribu, kemudian partisipasi masyarakat tidak sampai 100 persen. “Kalau suara sah yang masuk 100 persen, maka BPP-nya 200 ribu. Tapi, kalau hanya 70 persen partisipasi masyarakat untuk memilih, maka harga satu kursi bisa kurang dari 200 ribu suara,” bebernya. Terkait siapa yang akan menduduki kursi DPR RI, pihaknya menyerahkan kepada mekanisme yang ada. Namun, untuk satu kursi, Dedi Wahidi sudah aman, tinggal mencari suara terbanyak kedua saja. Hal yang sama juga disampaikan Rois Syuriah PCNU Kabupaten Cirebon, KH Usamah Mansur. Ia mengimbau kepada warga PKB dan NU pada umumnya, tidak sepenuhnya percaya pada hitung cepat atau quick count. Sebaiknya, untuk saat ini serahkan penghitungan suara kepada PPK dan KPU Kabupaten/Kota masing-masing, karena itulah suara yang real. “Saya minta untuk bersabar, jangan sampai mendahului KPU selaku pihak yang berhak mengeluarkan data perolehan suara,” ucapnya. Pihaknya berharap, PKB mampu mendapatkan 2 kursi untuk DPR-RI, 2 kursi untuk DPRD Provinsi Jawa Barat dan 12 kursi untuk DPRD Kabupaten Cirebon. “Siapapun yang dilantik, kita akan mengantarkan sampai pelantikan. Terpenting, saat ini mari kita kawal proses perhitungan agar suara PKB utuh, bukan saling klaim yang nantinya berakibat meresahkan warga PKB dan nahdliyin,” pungkasnya. (sam/abd/jun)