Keberhasilan kebijakan ini, lanjutnya, tidak hanya ditentukan oleh siapa yang terpilih, tetapi juga oleh kinerja para pejabat setelah mereka menduduki jabatan strategis.
BACA JUGA:Sambut Hari Bhayangkara, Polresta Cirebon Tebar 1.000 Paket Sembako dan Gelar Pengobatan Gratis
BACA JUGA:Kuasa Hukum Salah Satu Tersangka Gunung Kuda Blak-blakan, Periksa Seluruh Pemangku Kebijakan
"Yang penting bukan hanya siapa yang terpilih, tapi bagaimana mereka bekerja setelahnya. Pemerintah daerah harus memiliki mekanisme evaluasi yang ketat dan terbuka," tambahnya.
Ateng juga mendorong agar Pemkab Majalengka menerapkan sistem evaluasi kinerja yang terukur dan berkelanjutan, serta melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan.
Menurutnya, keterlibatan publik penting sebagai bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan responsif.
Lebih jauh, ia mengajak pemerintah daerah lain di Indonesia menjadikan Majalengka sebagai contoh dalam penerapan prinsip meritokrasi di lingkungan birokrasi.
"Saya menyambut baik itikad untuk melakukan reformasi birokrasi yang berbasis pada kinerja, bukan kedekatan. Ini adalah bentuk nyata tanggung jawab kepada rakyat,” tegasnya.