PDIP Tantang KPU

KUNINGAN - Turunnya perolehan kursi di DPRD Kabupaten Kuningan, membuat Ketua DPC PDIP Kuningan, H Acep Purnama MH angkat bicara. Baginya, penurunan tersebut merupakan dinamika yang wajar. Namun PDIP tetap jadi pemenang dengan selisih angka sisa suara yang cukup besar. “Terlebih dulu saya ucapkan terima kasih seluruh elemen masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepada partai kami sehingga PDIP tetap jadi pemenang. Insya Allah secara aturan jabatan ketua DPRD masih diduduki kader PDIP,” ungkapnya di sela jalan santai PDAM, kemarin (20/4). Menurut dia, partainya tetap terhormat lantaran tiap dapil berhasil mengumpulkan suara sisa yang cukup besar. Selisih suara dengan peraih kursi hanya terpaut sedikit. “Contoh di dapil 5, suara untuk PDIP itu 16.900 tapi kami hanya mendapatkan 1 kursi. Dibandingkan dengan partai lain yang hanya mendapatkan 6.200 suara tapi bisa mendapatkan 1 kursi,” terang Acep. Pihaknya menghormati aturan yang telah ditetapkan atas raihan kursi tersebut. Hanya saja ia sedikit kaget melihat tingginya angka partisipasi pemilih di dua kecamatan yakni Kecamatan Subang dan Darma. Jika di kecamatan lain angka partisipasinya kisaran 65-67 persen, tapi di dua kecamatan itu bisa mencapai 77 persen. “Menurut saya itu tinggi sekali. Kami ingin memastikan dan mencocokan. Mudah-mudahan KPU mau mencari kebenaran sesuai dengan asas jurdil. Karena partisipasi yang wajar seperti di kecamatan lain hanya kisaran 65 persen saja,” ungkapnya. Kaitan dengan dugaan rekayasa data yang terjadi di dapil 1 untuk internal partainya, ia mengaku belum melihatnya. Namun ketika ada selisih yang sedikit antara satu caleg dan caleg lainnya, maka pihaknya meminta agar ada tampilan data yang sebenarnya. “Kami akan semaksimal mungkin tampilkan data sebenarnya agar keadilan tercipta. Kita sudah banyak dapatkan C1 sekarang. Saya kira masalah selisih data ini terjadi pula di partai lain,” ucap Acep. Namun jika terjadi permasalahan meski baru kecurigaan, Acep berharap KPU selaku institusi berwenang untuk memfasilitasinya. Sebab demi kebenaran hakiki, mestinya KPU mau berusaha. Baginya waktu tidak jadi persoalan demi kebenaran itu. Sebenarnya dia juga menyayangkan KPU yang tidak ada ketegasan terhadap waktu pelaksanaan pleno di PPS dan KPPS. Padahal sebelumnya sudah ada penetapan jadwal. Dengan dalih capek dan dalih lain, banyak KPPS dan PPS yang menggelar pleno mulai 12-13 April. “Dari situlah muncul tanggapan kurang bagus. Terlalu lamanya surat suara mengendap, membuat partai kerepotan menempatkan saksi. Tidak mungkin 3 hari saksi ditempatkan untuk menunggu. Maka munculah dugaan adanya permainan,” tandasnya. Untuk dapil 1 dimana kabar pemenang yakni Tresnadi dan Andi Mallarangeng, menurut Acep belum final. Hingga pleno selesai, ia mengatakan semuanya belum final. Terlebih dengan adanya usulan agar ada pembuktian data sebenarnya. “Kami ingin melihat dan sajikan sesuai data awal yang sebenarnya. Harapan kami kepada KPU dan panwas agar bertindak tegas memfasilitasi kami sebagai peserta pemilu. Kami itu 5 tahun bina partai, kami ingin pemilu berkualitas karena kami pertanggungjawabkan dunia akhirat,” kata dia. Adanya tudingan rekayasa data dan lainnya mesti disikapi oleh KPU. Memang diakuinya berbicara hukum ialah berbicara fakta. Tapi kalau bicara KPU sebagai institusi yang paling berwenang tentunya harus mau menyajikan dan mengungkap persoalan yang terjadi. “KPU itu punya data paling awal C1 besar. Tolong lihat dan cocokan. Oke tidak dilakukan secara terbuka, cukup dengan menghadirkan para pihak yang berselisih saja dan saksi. Saya kira selesai kalau begitu,” usulnya. Sementara itu, Radar memperoleh informasi bahwa di dapil 3 bakal ada penambahan kursi PDIP dari 2 menjadi 3 kursi, seiring dengan pleno KPU. Kursi yang terancam yakni kursi yang hendak diperoleh Partai Nasdem. Kalau itu benar terjadi, maka kursi PDIP secara umum sebanyak 11 kursi, sedangkan Nasdem hanya 2 kursi. (ded)