7 Partai Kuasai Kursi DPR RI Dapil VIII

CIREBON - Sebanyak tujuh partai politik dari daerah pemilihan VIII Jawa Barat (Kota/Kab Cirebon dan Indramayu) berhasil meraih kursi legislatif untuk DPR RI. Keterangan yang berhasil dihimpun Radar menyebutkan, ketujuh parpol itu adalah PKB merebut 1 kursi diraih Dedi Wahidi, PKS 1 kursi diraih Drs H Mahfudz Siddiq MSi, PDIP meraih 2 kursi diraih Yosep Umarhadi dan Ono Surono, Partai Golkar meraih 2 kursi diraih Dave Akbarshah Fikarno dan Daniel Muttaqin Syafiudin, Partai Gerindra mendapat 1 kursi diraih Ferry Joko Juliantono, Partai Demokrat mendapat 1 kursi diraih Herman Khaeron dan Partai Hanura diraih Miryam S Haryani. Yang mengejutkan justru Dave dan Daniel, berhasil mengalahkan caleg incumbent Tetty Kadi dan Sunaryo Adhiwardoyo. Berbeda dengan caleg incumbent lainnya seperti Mahfudz Siddiq, Miryam S Haryani, Herman Khaeron dan Dedi Wahidi masih tak tergoyahkan. Kejutan juga datang dari Gerindra yang berhasil menyodok mendapatkan 1 kursi legislatif yang diraih Ferry Joko Juliantono SE Ak MM. Relawan Yosep Umarhadi, Dedi Supriyatno mengaku bangga jagoannya berhasil melenggang ke senayan. Tentu saja keberhasilan Yosep ini berkat kerja keras para relawan yang bahu membahu mengantarkan Yosep Umarhadi ke Senayan. Menurut pria yang akrab disapa Toeng, keberhasilan Yosep ini juga berkat perhatiannya selama ini di daerah pemilihan Cirebon dan Indramayu. Berbagai program pembangunan diperjuangkan melalui DPR RI. Hanya saja, Toeng menyayangkan pelaksanaan pemilu saat ini dikotori oleh politik uang. Padahal pemilu adalah pesta demokrasi, akan tetapi pesta demokrasi itu justru malah di masuki virus politik uang, dan herannya hampir semua caleg melakukan politik uang. “Hati masyarakat masih bersih , hati masyarakat jangan diracuni politik uang, kami mempertanyakan ke mana kinerja panwas selama ini,” tandasnya. Akademisi Untag, Lukmanul Hakim menyesalkan pelaksanaan pemilu tahun ini diwarnai politik uang yang dilakukan hampir semua caleg. Tentu saja model seperti ini merusak tatanan demokrasi di Indonesia, karena masyarakat disunguhi tontonan perilaku elit politik yang mengedepankan uang dibandingkan program kerja dari masing-masing caleg. Tidak hanya itu, Lukman juga mengkritisi kinerja panwaslu yang dianggap tidak bermutu. Berbagai pelanggaran pemilu selama ini tidak pernah ada penyelesaian yang jelas. Justru yang muncul di mata publik panwaslu tidak pernah serius menanggapi setiap laporan dugaan kecurangan yang dilakukan partai politik dan caleg tertentu. “Jadi tidak heran jika mereka yang memberikan laporan ke panwaslu seperti tidak ada artinya sama sekali karena selalu mentah hasilnya. Info yang masuk ke saya, ternyata panwaslu menganggap laporan yang masuk sekitar 11 laporan semuanya masih mentah. Ini kan membuktikan panwaslu tidak pernah serius,” kata Lukman penuh keheranan. (abd)