Dana Rp5,1 Miliar Misterius

KUNINGAN – Program seribu kobong yang digulirkan Pemprov Jabar ternyata misterius. Meskipun secara angka diketahui senilai Rp5,185 miliar untuk Kuningan, namun Pemkab Kuningan mengaku tidak mengelola dana tersebut. Pemkab hanya menerima penyerahan dana seribu kobong secara simbolis oleh Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, sewaktu tarawih keliling di Masjid Agung Sumber Cirebon 2013 silam. Dari keterangan yang diperoleh Radar, program tersebut dicanangkan pada 2013 lalu. Namun untuk realisasinya sudah melampaui tahun anggaran. Ini banyak ditemukan di sejumlah pondok pesantren yang tersebar di berbagai kecamatan. Sumber Radar menyebutkan, tiap ponpes menerima alokasi dana program seribu kobong variatif. Kisarannya mencapai Rp100 juta per ponpes. Namun dalam penyaluran dana tersebut disinyalir terdapat penyunatan oleh oknum. Hingga saat ini belum diketahui siapa oknum yang melakukannya. “Pengurus ponpes ngakunya tidak menerima secara utuh. Ada potongan sekitar 30 persen. Tapi saya juga tidak tahu persis siapa oknumnya, apakah pengurus ponpes atau pihak lain yang menyalurkan dana tersebut,” ujar sumber Radar yang enggan disebutkan namanya itu, kemarin (24/4). Sumber ini mengetahui data akurat terkait dugaan penyunatan tersebut. Namun dirinya mewanti-wanti agar identitasnya dirahasiakan. Begitu pula ponpes-ponpes mana yang menjadi objek temuannya. Ketika Kabag Kesra Setda Drs H Toto Toharudin MPd dikonfirmasikan, mengakui adanya program 1.000 kobong. Bahkan dirinya tahu gubernur Jabar menyerahkan simbolisasi kucuran dana tersebut saat tarawih keliling di Masjid Agung Sumber Cirebon 2013 lalu. Para pejabat sewilayah III Cirebon hadir pada saat itu berikut unsur muspidanya. “Pak Gubernur sendiri yang menyerahkan secara simbolisnya kepada Pak Sekda (Drs H Yosep Setiawan MSi, red). Angkanya untuk Kuningan senilai Rp5,185 miliar. Kalau tidak salah angka untuk Majalengka pun sama. Sedangkan Indramayu nilainya di bawah Kuningan,” terang Toto menceritakan. Hanya saja, untuk realisasi selanjutnya dirinya selaku SKPD terkait, sama sekali tidak tahu. Bahkan untuk data penerima bantuannya saja Toto tidak memegangnya. Saat ditanyakan kepada Pemprov Jabar, data tersebut tidak diberikan oleh Pemprov Jabar. “Sama sekali saya tidak tahu siapa penerimanya dan penyalurnya siapa. Justru saya sedang protes kenapa saya sebagai SKPD terkait tidak dilibatkan. Ketika saya nanya data penerima pun tidak dikasih,” ungkapnya. Kapan realisasi program itu pun Toto mengaku tidak tahu, lantaran tidak diberikan informasi. Apalagi sampai muncul kabar adanya indikasi penyunatan terhadap dana tersebut. Yang jelas jika benar ada penyunatan, menurut dia, sangat keterlaluan. “Bagaimana saya tahu ada penyunatan, penerima bantuannya pun saya tidak dikasih tahu. Ironisnya, justru waktu itu ada penyerahan simbolis secara resmi. Tapi kok selanjutnya kami tidak dilibatkan. Padahal ini tupoksi bagian kesra,” ketus mantan kabidpora di disdikpora itu. (ded)