RADARCIREBON.COM – Air sumur warga diduga tercemar limbah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah Kopiluhur Kota Cirebon.
Masalah ini dapat perhatian serius dari anggota DPRD Kota Cirebon, Umar S Klau, dari Fraksi PDI Perjuangan.
Kepada Radacirebon.com, Jumat (8/8/2025) Umar menegaskan, persoalan ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut karena menyangkut kesehatan dan keselamatan warga.
"Pemerintah Kota Cirebon melalui dinas terkait harus segera mengambil langkah konkrit terkait persoalan yang dialami oleh masyarakat di Argasunya. Pemkot Cirebon dan dinas teknis juga harus segera mensosialisasikan hasil laboratorium sampling yg diteliti. Agar jelas langkah tindak lanjutnya. Warga membutuhkan perlindungan yang nyata," tegasnya.
BACA JUGA:Kesehatan Warga Kalilunyu Cirebon Terancam, Sumber Air Tercemar Limbah TPA Kopiluhur
BACA JUGA:Kekeringan Masih Melanda Kota Cirebon, Kapolres Ciko Bagikan Air Bersih di Kopiluhur
Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan, pencemaran air diduga akibat dari TPA Kopiluhur sudah masuk kualifikasi persoalan serius.
Bahkan, menimbulkan krisis di berbagai bidang baik sosial ekonomi maupun kesehatan.
"Maka, Dalam perspektif managemen krisis, top leader dalam hal ini walikota harus turun tangan menyelesaikan masalah ini secara permanen. Air sumur yang digunakan warga untuk kebutuhan sehari-hari sangat vital. Kalau sudah tercemar, itu berarti ancaman bagi kesehatan. Pemkot harus bergerak cepat, tidak cukup hanya sekadar memantau," katanya.
Umar menekankan bahwa masalah limbah dan pencemaran lingkungan harus menjadi prioritas dalam perencanaan dan pengelolaan TPA Kopiluhur.
BACA JUGA:4.000 Porsi MBG di Harjamukti Kota Cirebon, Dimulai Bulan Ini, Cek Tanggalnya
BACA JUGA:Isu Pelayanan Publik dan Ekonomi Mencuat Saat Kunker Anggota DPD RI ke Kota Cirebon
“Kalau memang hasil uji menunjukkan pencemaran berasal dari TPA Kopiluhur, maka harus ada evaluasi total, termasuk perbaikan sistem pengelolaan sampahnya. Jangan sampai masalah ini terus berulang,” ucapnya.
Menurut Umar, menyikapi masalah TPA Kopi luhur jangan sporadis, harus sistemik agar terukur.
"Jangan obor blarak. Menyelesaikan masalah serius begini butuh good Will dari walikota bukan sekedar dinas yang tidak punya kemampuan lebih dalam menghadapi personal kompleks begini. Walikota yang punya anggaran dan jaringan swasta yang memadai untuk mengatasi masalah dampak TPA," ujarnya.