Ia meminta masyarakat untuk ikut bergerak agar suaranya didengar oleh Pemkot Cirebon, karena yang terdampak adalah seluruh warga Kota Cirebon.
Namun, Pemkot justru menganggap hanya 1 persen warga Kota Cirebon yang berjuang.
"Terdampak seluruhnya, tapi kami dianggap 1 persen yang berjuang. Mereka yang nilai kecil tidak terlalu terdampak. Kami disangka pejuang 1 persen dari warga Kota Cirebon,"ungkapnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Surya Pranata, setelah pandemi Covid 19, ekonomi masyarakat belum kembali bangkit.
Namun, justru kebijakan Pemkot terkait kenaikan PBB yang gila-gilaan membuat masyarakat semakin tercekik.
"Kita harap pemerintah daerah yang bisa buat kebijakan yang pro rakyat, jangan sampai rakyat makin menderita dan susah. Kami minta Perda Nomor 1 tahun 2024 dibatalkan, dihapuskan.
Jangan sampai Pemkot yang buat kebijakan ini lupa dengan rakyat," tutupnya.