Namun, pola penganggarannya masih sama seperti tahun lalu, sehingga belum ada dukungan signifikan.
"Sekitar 30 persen penghasilan kepala keluarga dihabiskan hanya untuk biaya transportasi. Ini menunjukkan betapa pentingnya konektivitas. Tapi tanpa perencanaan dan dukungan anggaran yang memadai, sulit untuk mewujudkannya," tegasnya.
BACA JUGA:Peringati Hari Lahir Kejaksaan ke-80, 2 Pesantren Diguyur Bantuan dari Kejari Kabupaten Cirebon
Dijelaskan Hilman, kondisi angkutan umum di Kabupaten Cirebon juga semakin memprihatinkan. Bahkan, izin trayek justru berkurang setiap tahunnya.
Sementara untuk peremajaan kendaraan angkutan umum (angdes atau angkot, red) saja tidak ada daya dukung dari kebijakan pemerintah atau pun perbankan.
"Angkot atau angdes itu ibarat mati enggan hidup pun tak mau. Kasihan mereka, tidak ada dukungan kebijakan pemerintah maupun perbankan. Akhirnya masyarakat lebih memilih kendaraan pribadi. Bahkan anak di bawah umur pun banyak yang pakai motor, ini berisiko kecelakaan," ungkapnya.
Hilman menilai, keberadaan kawasan segitiga Rebana (Cirebon–Patimban–Kertajati) seharusnya menjadi peluang besar untuk mengembangkan konektivitas wilayah. Namun, tanpa langkah konkret, peluang itu akan sulit terealisasi.
"Transportasi publik harusnya menjadi ukuran. Tapi dengan kondisi sekarang, bicara konektivitas masih terlalu jauh. Kita butuh kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif agar arah pembangunan transportasi jelas,” pungkasnya.