JAKARTA, RADARCIREBON.COM - Sebagai negara yang memiliki garis pantai yang panjang, tentu saja Indonesia memiliki potensi besar untuk bisa dikembangkan, salah satunya garam.
Oleh sebab itu, pemerintah menargetkan swasembada garam pada 2027, demi mengurangi ketergantungan pada impor.
Menurut Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Hermawan, swasembada garam sudah menjadi keharusan agar tidak bergantung pada impor.
BACA JUGA:Ternyata Kabupaten Cirebon Jawabannya, Solusi Ketergantungan Garam Impor
BACA JUGA:Akses Jalan Petani Garam di Indramayu Rusak Sejak 2012, Makin Parah di Musim Hujan
BACA JUGA:Potensi Bisnis Garam di Cirebon, Omzet Bisa Tembus Rp100 Miliar
“Untuk program kami tahun 2027 tidak impor garam, tapi untuk tahun ini dan tahun depan masih ada beberapa yang diimpor,” kata Didit saat rapat dengan Komisi IV DPR di Jakarta, Selasa 16 September 2025.
Agar target tersebut bisa tercapai, Untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan sejumlah program peningkatan produksi garam domestik.
Kebutuhan bahan baku garam nasional pada 2024 dan 2025 diperkirakan mencapai 4,9 juta ton dan diasumsikan naik 2,5 persen per tahun seiring pertumbuhan penduduk dan sektor industri.
Rencana produksi dalam negeri pada 2025 sebesar 2,25 juta ton. Jika ditambah sisa stok 836.000 ton, maka pasokan garam lokal akan memenuhi 63 persen dari total kebutuhan.
BACA JUGA:Garam Belum Digarap Maksimal, Bappelitbangda Kabupaten Cirebon Susun Strategi Pengembangannya
BACA JUGA:Pj Bupati Cirebon Panen Garam di Losari, Ini Janjinya Kepada Petani
BACA JUGA:Debat Kandidat Pilbup Cirebon: Imam Jawab Luthfi Soal Kemiskinan, Sebut Air Laut dan Garam
Sementara, Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut KKP, Koswara, menjelaskan ada dua strategi utama menuju swasembada garam pada 2027.
Pertama, membangun Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT) seluas 13.000 hektare. Kawasan ini diperkirakan mampu menambah produksi hingga 2,6 juta ton.