Sederhanakan Barisan Koalisi demi Bebaskan Jokowi

JAKARTA - Geliat partai-partai politik untuk membangun barisan koalisi untuk menghadapi pemilu presiden (pilpres) Juli nanti semakin mengerucut. PDI Perjuangan bakal satu barisan dengan Partai NasDem dan PKB untuk mengusung Joko Widodo alias Jokowi di pilpres. Menurut Wakil Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, partainya memang tak mau membangun koalisi gemuk dengan merangkul mayoritas partai politik. Pertimbangannya, semakin ramping koalisi maka semakin mudah menghindari poltiik dagang sapi. “PDI Perjuangan dan capresnya, Pak Joko Widodo belajar dari kelemahan koalisi yang dibangun pada masa lalu. Sehingga PDI Perjuangan memandang bahwa kerjasama politik bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan dalam sistem presidensial,” kata Hasto di Jakarta Rabu (30/4) malam. Meski demikian Hasto menegaskan bahwa ‘koalisi ramping’ yang ditawarkan PDIP bukanlah untuk menandingi ‘koalisi gemuk’ yang digagas Partai Gerindra untuk mengusung Prabowo Subianto di pilpres. Namun, orang dekat Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri itu mengatakan, tetap harus ada pembagian kekuasaan sebagaimana perintah konstitusi demi terciptanya mekanisme check and balances. Hasto justru menggulirkan istilah ‘koalisi perjuangan rakyat’ untuk bersama-sama dalam satu barisan pendukung Jokowi. Ide yang diusung dalam ‘koalisi perjuangan rakyat’ adalah kedaulatan nasional Indonesia, kemandirian ekonomi dan berkerpribadian di bidnag budaya. “Mereka yang siap berjuang bersama Jokowi dipersilahkan bergabung dalam Koalisi Perjuangan Rakyat,” ucap Hasto. Menurutnya, dengan membangun koalisi yang terbebas dari sandera kepentingan kekuasaan maka Jokowi akan leluasa mewujudkan program-program pro-rakyat demi kesejahteraan seluruh masyarakat. “Karena semangat kerjasama politik akan menjadi sederhana. Hanya mereka yang mendedikasikan hidupnya untuk rakyat dan bersedia membela rakyat dengan risiko apapun yang kami galang untuk bergabung dalam kerjasama kerakyatan itu,” pungkasnya.(ara/jpnn)