CIREBON, RADARCIREBON.COM - Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PCNU Kota Cirebon belum lama Ini menggelar musyawarah dan kajian terkait TPA Kopiluhur.
Hasil kajian LBM PCNU Kota Cirebon tentang TPA Kopiluhur menerbitkan fatwa haram.
Wakil Ketua LBM PCNU Kota Cirebon H Tohirin Shodiq Lc MH mengatakan, latar belakang terbitnya fatwa haram berawal dari sebuah pertanyaan dalam Bahtsul Masail terkait TPS Kopiluhur.
BACA JUGA:Inilah 9 Tuntutan Warga Argasunya Saat Gelar Aksi Unjuk Rasa Soal TPA Kopiluhur
BACA JUGA:Kobaran Api di TPA Kopiluhur Belum Padam, Kepala DLH Kota Cirebon: Kami Akan Investigasi
"Karena dalam kajian Bahtsul Masail biasa kita membahas berbagai isu kontemporer mulai dari isu sosial, politik dan keagamaan, wadahnya di LBM," katanya, Selasa 23 September 2025 sore.
Dalam pertemuan LBM PCNU Kota Cirebon agustus lalu, muncul berbagai persoalan, salah satunya ada pertanyaan masyarakat tentang TPA kopi luhur.
Kemudian Kita mengkaji dari sumber primer Al-Quran, Hadits dan kitab klasik. Hasil dari pertemuan itu muncul fatwa haram terhadap TPA Kopiluhur,” tegasnya.
Haramnya TPA Kopiluhur ini, lanjut Tohirin, karena sudah menimbulkan ketidakmanfaatan da kerusakan terhadap orang lain.
"Mudhorot-nya itu, sudah tidak bisa di tolerir, karena menyangkut hak masyarakat terhadap air bersih, pencemaran lingkungan dan lain sebagainya."
BACA JUGA:Pembenahan TPA Kopiluhur Harus Jadi Prioritas Pembangunan 2022
BACA JUGA:Tpa Kopiluhur Hampir Penuh
"Karena TPA Kopiluhur ini masih sistem open dumping tanpa ada fungsi kontrol dan limbahnya tidak tersaring, sampai terdampak terhadap air bersih," jelas Tohirin.
Tindak lanjut dari fatwa ini, LBM PCNU Kota Cirebon merekomendasikan ke Pemerintah Kota Cirebon untuk memperbaiki sistem pengelolaan sampah dengan memperhatikan dampak buruk yang terjadi.
"Apakah dikelolanya seperti pengelolaan industri sehingga sampah itu menjadi zero limbah. Jadikan sampah sebagai nilai ekonomi dan itu bisa menyerap tenaga kerja,” tegasnya.