“Kalau dapurnya tidak bersih, tidak layak, itu bisa berdampak pada kesehatan penerima. Ini tanggung jawab moral kita bersama,” tambahnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cirebon, Hendra Nirmala, usai memimpin rapat koordinasi evaluasi pelaksanaan program MBG bersama Dinas Kesehatan dan para pengelola SPPG, Selasa (21/10/2025).
Ia menyebut, dari 48 SPPG yang sudah mengajukan SLHS, baru 22 dinyatakan memenuhi standar dan telah mengantongi sertifikat, sedangkan 26 lainnya masih dalam proses inspeksi oleh Dinas Kesehatan.
Hendra menjelaskan, SLHS menjadi dokumen penting yang menandai dapur gizi telah memenuhi seluruh syarat kebersihan, sanitasi, dan keamanan pangan sesuai standar pemerintah pusat.
SPPG yang belum lolos sertifikasi dipastikan tidak bisa melanjutkan operasionalnya mulai akhir Oktober.