BANDUNG, RADARCIREBON.COM - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menyatakan, pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat sebesar Rp2,458 triliun pada 2026 tidak akan menghambat arah pembangunan Jabar.
Alokasi anggaran pembangunan untuk kepentingan masyarakat pada 2026 malah meningkat dibandingkan 2025.
Adapun, penghematan pengeluaran akan ditanggung oleh internal Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar.
“Tahun 2026 akan menjadi tahun puasa bagi internal Pemdaprov Jabar. Kami akan melakukan efisiensi, tetapi untuk pelayanan publik tetap optimal, bahkan anggarannya malah ditingkatkan,” ujar Dedi Mulyadi, Jumat 31 Oktober 2025 kemarin.
BACA JUGA:Resmi Dilantik, Begini Harapan Ketua PC IKA PMII Cirebon Raya Masa Khidmat 2025-2030
BACA JUGA:AHM Luncurkan New Honda Genio, Makin Bergaya Retro dan Fashionable
Langkah efisiensi akan dilakukan melalui penghematan pada pos perjalanan dinas, konsumsi rapat (makan minum), pembayaran air dan listrik, biaya pemeliharaan, serta alat tulis kantor.
Selain itu, Pemprov Jabar juga akan menerapkan kebijakan work from home (WFH) bagi sebagian ASN guna menekan biaya operasional kantor.
“Karena semakin banyak pegawai di kantor, semakin besar pemakaian listrik, air, dan internet,” ungkapnya.
Lebih lanjut, gubernur yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) ini berharap, dana TKD yang dipangkas sebesar Rp2,458 triliun itu dapat diterima kembali karena anggaran tersebut akan digunakan untuk pembangunan jaringan air bersih di seluruh kabupaten/kota di Jabar.
“Kalau dana Rp2,458 triliun itu bisa kami gunakan, tiap kabupaten/kota akan mendapat sekitar Rp75 miliar untuk investasi jaringan air bersih,” jelasnya.
BACA JUGA:Hujan Meteor Taurid November 2025 Momen Langit yang Tak Boleh Dilewatkan
Pemprov Jabar juga berencana menjadi pemegang saham di PDAM seluruh daerah di Jawa Barat melalui penyertaan modal dalam bentuk pembangunan jaringan air bersih.
Hasil keuntungan PDAM nantinya akan disetorkan kembali ke kas daerah sebagai pendapatan asli daerah (PAD).
“Pajak yang dibayar harus kembali dalam bentuk investasi untuk jaringan air bersih,” ujarnya. (*)