LKPj, Dewan Beri 44 Rekomendasi

KEJAKSAN- DPRD Kota Cirebon memberikan 44 rekomendasi terhadap laporan keterangan pertangung jawaban (LKPj) wali kota. Rekomendasi tersebut terdiri dari kebijakan pemerintah daerah, kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah dan penyelenggaraan urusan pemerintah. Untuk penyelenggaraan urusan pemerintah sendiri sedikit ada 23 masalah yang dibahas. Rekomendasi tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Pansus LKPj Wali Kota Drs Priatmo Adji dalam rapat paripurna istimewa, kemarin (9/5). Untuk urusan pendidikan, dewan menilai anggaran yang ada belum bisa dimanfaatkan secara optimal. Padahal dari sisi anggaran, dinas pendidikan merupakan OPD yang paling besar menyedot anggaran. Tidak hanya itu, DPRD juga merekomendasikan wali kota agar menindak tegas oknum penyelenggara pendidikan yan masih melakukan pendidikan. \"Pelaksanaan PPDB juga harus secara online, sesuai aturan dan bebas intervensi,\" tuturnya. Untuk urusan kesehatan, tenaga medis menjadi poin penting yang harus diperhatikan oleh wali kota. Pasalnya, lanjut Adji, harus ada pelatihan tenaga medis secara berkala, sehingga tenaga yang ada bisa memberikan pelayanan dengan baik. Tidak hanya itu, penambahan tenaga medis di RSUD Gunung Jati harus segera direalisasikan. Karena bila dilihat, saat ini, RSUD Gunung Jati kekurangan tenaga medis dan keperawatan. \"Pembangunan gedung ICU di RSUD Gunung Jati dan PONED di seluruh Puskesmas juga harus segera direalisasikan,\" tuturnya. Permasalahan lainnya juga ada di urusan pekerjaan umum, dewan pun merekomendasikan agar dilakukan pembebasan lahan agar pembangunan Cirebon Outer Ring Road bisa segera berjalan. \"Harus ada peningkatan pemeliharaan dan pengawasan yang ketat terhadap pembangunan infrastruktur. Selain itu juga dilakukan perbaikan selokan, rekondisi tanggul dan pembuatan embung,\" bebernya. Bidang lain yang disoroti adalah lingkungan hidup, sosial, tenaga kerja, koperasi dan usaha kecil, perumahan, dan bidang strategis lainnya. SementaraWali Kota Cirebon Drs H Ano Sutrisno MM mengatakan rekomendasi yang diberikan oleh anggota DPRD menjadi masukan bagi dirinya dalam memajukan pemerintahan di Kota Cirebon. Dikatakan, rekomendasi yang sifatnya peningkatan pelayanan bisa langsung ditindaklanjuti. \"Saya berterimakasih karena diberikan masukan agar pemerintahan lebih baik. Untuk yang bisa langsung ditindaklanjuti akan langsungk kita tindak lanjuti,\" tuturnya. Ano mencontohkan pelaksanaan PPDB online yang disarankan oleh DPRD. Hal tersebut bisa dilaksanakan dengan segera, mengingat dalam waktu dekat gelaran PPDB itu akan dilaksanakan. Tetapi, kata dia, bila ada rekomendasi yang berkenaan dengan kebijakan anggaran, Ano mengaku hal tersebut cukup memakan waktu lama. \"Ada rekomendasi yang memakan waktu lama, karena membutuhkan kebijakan anggaran. Tapi saran yang diberikan ini menjadi pertimbangan kami untuk memperbaiki kinerja,\" tukasnya. (kmg)