RADARCIREBON.COM – Program perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu) di Jawa Barat dipastikan berlanjut pada 2026.
Namun ironi muncul. Jumlah unit yang ditangani bakal merosot tajam akibat pemangkasan anggaran.
Pada 2025, Pemprov Jabar mengalokasikan Rp25,4 miliar untuk memperbaiki 1.270 unit dengan nilai Rp20 juta per rumah.
Namun dalam APBD 2026 yang telah disahkan DPRD dan gubernur, anggaran rutilahu hanya Rp10 miliar, turun sekitar 60 persen.
BACA JUGA:Malang Century Journey 2025: Event Perdana yang Sukses Dongkrak Sport Tourism Kota Malang
BACA JUGA: Lestarikan Budaya Lokal, Batik Siger Terus Berkembang Bersama Pemberdayaan Rumah BUMN BRI
Kepala Disperkim Jabar Indra Maha mengungkapkan bahwa nilai tersebut masih menunggu konsultasi Kemendagri.
“Mudah-mudahan disetujui. Masih bisa berubah, tapi sementara ditetapkan Rp10 miliar,” ujarnya, Kamis (27/11/2025).
Selain pemangkasan anggaran, Pemprov Jabar juga mengusulkan kenaikan nilai bantuan per unit dari Rp20 juta menjadi Rp40 juta. Konsekuensinya, jumlah rumah yang bisa diperbaiki diperkirakan hanya sekitar 250 unit.
“Itu pun belum final,” kata Indra.
BACA JUGA:Inspiration House Cirebon Raih Penghargaan Indonesia Baik Award 2025
BACA JUGA:PKL Sukalila -Kalibaru Siap Direlokasi ke PGC, Penertiban Dilakukan Pertengahan Desember
Kenaikan nilai bantuan mengacu pada arahan Gubernur Dedi Mulyadi untuk meningkatkan kualitas struktur rumah.
Perhitungan sebelumnya menunjukan alokasi Rp20 juta per unit digunakan untuk bahan bangunan Rp17,5 juta, biaya operasional Rp2 juta, serta biaya administrasi maksimal Rp500 ribu.
Indra juga memastikan progres perbaikan tahun 2025 sesuai target. “Total 1.270 unit sedang diproses dan diharapkan selesai akhir tahun,” ujarnya.