Oleh karena itu, setiap pembahasan kebijakan terkait mekanisme pemilihan kepala daerah harus dilakukan secara terbuka dan demokratis, serta melibatkan partisipasi publik secara luas.
“Setiap keputusan yang diambil harus tetap mencerminkan kehendak rakyat dan tidak menghilangkan semangat demokrasi,” tegasnya.
Herman menambahkan, bagi Partai Demokrat, prinsip utama dalam setiap kebijakan politik adalah menjaga keberlangsungan demokrasi, menghormati suara rakyat, serta memperkuat persatuan nasional sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Apapun mekanisme yang dipilih, demokrasi harus tetap hidup, suara rakyat harus dihormati, dan persatuan nasional harus senantiasa dijaga,” pungkasnya. (*)