Tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, potensi wisata sulit berkembang secara maksimal.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi II menerima sejumlah keluhan dari pengelola wisata. Salah satu persoalan utama yang mencuat adalah akses jalan menuju lokasi wisata yang masih sempit dan sulit dilalui kendaraan besar.
“Akses jalan menuju Paralayang masih sempit, begitu juga ke Panyaweuyan dan ke situs Prabu Siliwangi. Kondisi ini tentu bisa menghambat pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan. Ini harus menjadi perhatian bersama,” tegasnya.
Ia menambahkan, Komisi II berencana mengundang para pengelola objek wisata, Disparbud, serta para camat terkait ke DPRD Majalengka untuk membahas solusi secara komprehensif.
Targetnya bukan hanya meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tetapi juga mendorong kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata.
Sementara itu, Kepala Disparbud Kabupaten Majalengka, Rachmat Kartono, menyambut positif langkah Komisi II yang turun langsung ke lapangan.
Menurutnya, kunjungan tersebut sangat penting untuk melihat kondisi riil destinasi wisata sekaligus memperkuat sinergi antara legislatif dan eksekutif.
“Geliat pariwisata di Majalengka saat ini cukup luar biasa, terutama pada momentum Natal dan Tahun Baru. Kami juga telah merilis data kunjungan wisata melalui media sosial dinas, termasuk daftar 10 besar destinasi wisata, dan Panyaweuyan masuk di dalamnya,” ungkap Rachmat.
Ia menyebutkan, jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Majalengka sepanjang 2025 mencapai sekitar 3,1 juta kunjungan. Angka ini meningkat signifikan dibandingkan tahun 2024 yang berada di kisaran 2 juta kunjungan.
Peningkatan tersebut, lanjut Rachmat, harus diimbangi dengan perbaikan fasilitas, aksesibilitas, dan kenyamanan destinasi. Dengan demikian, wisatawan dapat membawa pulang pengalaman yang berkesan dan terdorong untuk kembali berkunjung.
“Pengunjung harus pulang dengan memori yang baik. Dari peningkatan kunjungan ini diharapkan ada kontribusi terhadap PAD, yang nantinya bisa dikembalikan lagi untuk pembangunan infrastruktur pariwisata,” pungkasnya.
Dengan tren kunjungan yang terus meningkat, Komisi II DPRD Majalengka dan Disparbud sepakat bahwa pengembangan pariwisata daerah membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan agar potensi wisata Majalengka benar-benar memberikan dampak ekonomi yang berkelanjutan.