CIREBON, RADARCIREBON.COM — Di tengah perlambatan ekonomi nasional, tekanan fiskal, dan ketidakpastian global, DPRD Kota Cirebon mengingatkan pemerintah daerah agar tidak terjebak euforia pada 2026.
Tahun depan dinilai lebih tepat dijadikan sebagai tahun ketahanan, bukan tahun ekspansi ambisius.
Anggota Komisi III DPRD Kota Cirebon Fraksi PAN, Rinna Suryanti menegaskan bahwa sebagai kota jasa dan perdagangan, Cirebon sangat sensitif terhadap gejolak ekonomi nasional.
“Ketika konsumsi melemah, kredit melambat, dan ruang fiskal menyempit, dampaknya akan cepat dirasakan masyarakat,”tegasnya kepada RadarCirebon.Com, Minggu (18/1/2026).
BACA JUGA:Detik-Detik Dramatis Tim SAR Temukan Korban Pesawat ATR di Jurang 200 Meter
Menurut Rinna, kebijakan daerah tidak boleh dibangun dengan asumsi ekonomi akan pulih dengan sendirinya.
"Pemerintah kota diminta lebih realistis dan menyiapkan langkah antisipatif agar stabilitas ekonomi tetap terjaga,"ujarnya
Rinna menyoroti pekerja sektor informal, pelaku UMKM, dan keluarga rentan sebagai kelompok paling terdampak dalam situasi perlambatan ekonomi.
"Padahal, kelompok ini merupakan penggerak utama konsumsi lokal di Kota Cirebon. Karena itu, perlindungan daya beli masyarakat harus menjadi prioritas utama pada 2026.
BACA JUGA:Hujan Deras Semalaman, 70 Rumah di Jatibarang Baru Indramayu Terendam Banjir
Dikatakan Rinna, menjaga stabilitas harga pangan, kelancaran distribusi kebutuhan pokok, serta intervensi berbasis data kerentanan dinilai lebih penting dibanding kebijakan simbolik.
“Menjaga daya beli berarti menjaga denyut ekonomi kota,”katanya.
Di sisi anggaran, Rinna mengingatkan agar APBD 2026 difungsikan sebagai instrumen penahan guncangan ekonomi.
"Belanja daerah diminta lebih selektif dengan menekan belanja rutin dan memperkuat program yang berdampak langsung pada penciptaan lapangan kerja. Program padat karya, pembangunan infrastruktur lingkungan, serta kegiatan yang menyerap tenaga kerja lokal dinilai lebih relevan dibanding proyek besar yang manfaatnya tidak langsung dirasakan masyarakat.
BACA JUGA:Pesantren Al Hikmah Rebut Emas Karate Bupati Cup
Rinna menilai banyak program UMKM selama ini masih bersifat seremonial. Di tengah ketatnya kredit perbankan, UMKM membutuhkan akses pembiayaan yang lebih nyata, kemitraan dengan perbankan, serta keterlibatan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
“UMKM tidak cukup dilatih, tapi harus diberi ruang pasar yang nyata,”ucapnya.
Terkait peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), lanjut Rinna, DPRD mengingatkan agar kebijakan tidak dilakukan secara agresif dan membebani masyarakat. Digitalisasi pajak, penertiban kebocoran, dan optimalisasi aset daerah dinilai lebih tepat dibanding menaikkan tarif pajak.
"Selain itu, tekanan ekonomi juga berpotensi memicu persoalan sosial. Pemerintah kota diminta memperkuat sistem deteksi dini sosial, memperluas padat karya berbasis kelurahan, serta melindungi pekerja informal melalui jaminan sosial ketenagakerjaan,"tandasnya.
BACA JUGA:Kontroversi Insinerator di Jawa Barat: Larangan Menteri Lingkungan Hidup vs Realita
Dalam hal investasi, dijelaskan Dia, Kota Cirebon diingatkan agar lebih selektif dan memprioritaskan investasi yang menyerap tenaga kerja lokal serta memberi dampak nyata bagi ekonomi daerah.
“Pemerintah harus jujur kepada publik. Mengakui tantangan bukan kelemahan, tapi bentuk tanggung jawab,” pungkasnya. (rdh)