Konflik Pemdes Makin Memanas

*Mantan Perangkat Desa Ancam Turunkan Kuwu MUNDU- Para mantan perangkat Desa Mundu Mesigit yang dipecat oleh kuwu beberapa waktu lalu, membantah keras pernyataan Kuwu, Hj Rodiyah, terkait alasan pemecatan. Para perangkat desa menuding kuwu yang memaksa minta uang dan jatah bengkok, bukannya diberikan secara ikhlas seperti pengakuan kuwu. “Kami akan melakukan aksi massa untuk menurunkan kuwu. Pernyataan kuwu sama sekali tidak benar. Kami diminta sejumlah uang dan jatah tanah bengkok, kami tidak memberikannya atas inisiatif untuk membantu,” ujar salah seorang mantan perangkat desa, Rakum, kepada Radar, Rabu (21/5). Diungkapkan Rakum, dirinya memiliki bukti permintaan uang dan jatah bengkok. Ada surat pernyataan yang dibacakan sendiri oleh kuwu di depan para perangkat desa lainnya. Surat pernyataan itu berisi bahwa perangkat desa akan dimintai bengkoknya untuk tahun pertama kuwu menjabat. Bahkan sekretaris desa pernah menyatakan ketidaksetujuannya atas kebijakan kuwu meminta jatah bengkok milik kepala dusun. Tapi, sekdes tidak bisa berbuat banyak lantaran posisinya yang berada di bawah kuwu. Surat pernyataan itu cukup menjadi bukti kuat bahwa kuwu yang memaksa minta jatah bengkok. “Beda sekali dengan pernyataan kuwu yang bilang dia nggak minta, tapi perangkat desa yang inisiatif member,” tuturnya. Rakum juga menyebut kuwu berbohong lantaran mengaku telah mengembalikan uang yang dipinjam darinya. Sebab, sampai sekarang uang itu belum dikembalikan. Diceritakannya, kuwu saat itu meminta uang sebelum pelantikan. Alasannya, uang itu untuk keperluan pelantikan. Ketika itu, sempat berhembus kabar tidak sedap terkait pinjaman itu dan kuwu memang sudah mengembalikan pinjamannya. Tetapi, setelah dilantik dan kondisi kembali kondusif, kuwu kemudian kembali meminta uang Rp5 juta. “Sampai sekarang uang yang Rp5 juta itu belum dikembalikan,” ucapnya. Mantan perangkat desa lainnya, Maman menambahkan, alasan kuwu memecat beberapa perangkat desa tidak masuk akal. Apalagi menyebut bahwa ada prosedur evaluasi yang bisa dilakukan setiap saat. Menurutnya, penilaian itu tidak objektif, sebab seorang kepala dusun memang tugasnya berada di tengah-tengah masyrakat. “Kalau bilang kita ini berangkatnya selalu siang, itu saya juga nggak terima. Kami selalu berangkat pagi, bahkan kuwu sendiri sering berangkat pukul 10.00. Harusnya yang mengoreksi kinerja itu kuwu sendiri, kuwu yang sering berangkat siang,” bebernya. Sebelum diturunkan jabatannya dari kaur ekbang menjadi kadus, Maman mengaku, sempat menyampaikan permohonan ke kuwu agar jabatannya tidak diturunkan. Tapi, ketika itu kuwu meminta agar jabatan kadus dijalani, kemudian ada koreksi lagi selama tiga bulan untuk kemudian dikembalikan ke jabatan semua. Tapi, janji tinggalah janji. Baru menjabat kepala dusun, dirinya malah dipecat. “Kuwu sudah banyak berbohong,” tegasnya. Sementara itu, salah seorang tokoh masyarakat Mundu Mesigit, Abdul Goni menyebut kuwu terlalu arogan dan tak mau membaca aturan pemerintah desa. Sebab, untuk memecat perangkat desa, tidak bisa dilakukan secara semena-mena. Ada prosedur yang harus dilalui, termasuk lewat musyawarah desa. Tak hanya itu, kuwu juga kurang merakyat sehingga tidak diterima secara baik oleh rakyatnya sendiri. “Kuwu ini sangat susah nggak mau membaur dengan warga. Misalkan kalau ada pengajian atau hajatan di desa, kuwu selalu mewakilkannya,” ujar Goni. Goni mengungkapkan, kuwu tengah berupaya membangun dinasti kekuasaan di desanya. Kuwu mengutamakan keluarga menjadi perangkat desa. Contohnya, adik kuwu dijadikan bendahara P4ISDAIKA. Untuk pelaksanaan PNPM diberikan kepada kakak iparnya. (den)