JAKARTA,RADARCIREBON.COM – Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, PhD, menyampaikan kritik tajam terhadap arah kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan.
Beliau menyoroti terjadinya distorsi fungsi Perguruan Tinggi Negeri (PTN), khususnya PTN Berbadan Hukum (PTNBH), yang kini dinilai lebih menyerupai “kursus industri kuliah massal” daripada pusat penelitian dunia.
Distorsi
Fungsi dan Pertemuan Mahasiswa Baru
Dalam
paparannya, Prof. Didik mengungkapkan atas fenomena penerimaan mahasiswa baru di sejumlah PTN yang mencapai angka fantastis.
Data menunjukkan Universitas Negeri Surabaya (UNESA) menerima hingga 26 ribu mahasiswa dalam setahun, diikuti oleh UB dan UGM sekitar 18 ribu mahasiswa. Fenomena ini muncul karena PTN harus mencari pendapatan sendiri untuk menutupi biaya operasional.
BACA JUGA: Dihadiri Wakapolda Jabar, Pembangunan Masjid Ponpes Daarul Mujaahid Cirebon Dimulai
"
PTN dengan model PTNBH mengalami transformasi dari orientasi kualitas menuju peringkat global menjadi industri kursus kuliah massal," tegas Prof. Didik dalam rapat tersebut.
Kondisi
ini menjadikan PTN lebih berfungsi sebagai penyerap lulusan SMA secara masif, bukan lagi sebagai penghasil ilmu pengetahuan. Menurutnya, sangat sulit bagi bangsa ini untuk mendorong universitasnya unggul dalam penelitian jika kampus hanya menjadi universitas pengajaran yang menghasilkan pendapatan sebanyak mungkin dari mahasiswanya.
Tertinggal
dari Tetangga: Daya Saing Global yang Rendah
Dampak
dari kebijakan ini terlihat pada rendahnya daya saing global Indonesia. Hingga saat ini, belum ada gunung terdepan Indonesia yang menembus peringkat 100 besar dunia. Sebagai perbandingan, National University of Singapore (NUS) berada di peringkat 8 dan Nanyang Technological University (NTU) di peringkat 12.
BACA JUGA: Sambut Ramadhan 2026, Remaja Masjid Gesik Gelar Arak-arakan Obor dan Bazar UMKM
Prof.
Didik menjelaskan bahwa kampus top dunia seperti Harvard hanya menampung sekitar 23 ribu mahasiswa berkualitas untuk menjaga mutu. Sebaliknya, PTN di Indonesia justru mengelola mahasiswa pada kisaran 60 ribu sampai 80 ribu orang. Ia memperingatkan agar Indonesia jangan berharap tampil dalam pemeringkatan dunia jika terus meninggalkan modal riset university.
Ketimpangan
PTN dan PTS yang Tidak Sehat
Kebijakan
negara saat ini dianggap menciptakan persaingan tidak setara yang mengaktifkan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) secara perlahan. Dengan 125 PTN yang menampung 3,9 juta mahasiswa, peran masyarakat dan organisasi besar seperti NU serta Muhammadiyah semakin terpinggirkan. Negara secara tidak langsung melibatkan masyarakat sipil yang justru menyerap sebagian besar pelajar nasional.
Rekomendasi
Kebijakan dan Masa Depan Pendidikan
Untuk
mengatasi masalah struktural ini, Prof. Didik menawarkan sejumlah langkah strategi. Beliau mengusulkan adanya ketentuan terencana jumlah mahasiswa S1 melalui penetapan cap mahasiswa nasional untuk PTN unggulan agar lebih mengutamakan selektivitas dan mutu. PTN harus dikembalikan fungsinya sebagai universitas penelitian dengan pengalihan ekspansi ke program S2, S3, serta program postdoktoral.
BACA JUGA: Jelang Ramadhan, Harga Cabai dan Ayam di Cirebon Timur Melonjak
Selain
itu, diperlukan penguatan sistemik bagi PTS melalui insentif fiskal dan skema dana pendamping agar mereka menjadi tulang punggung angka partisipasi nasional. Reformasi juga harus memberikan insentif kepada dosen dengan memprioritaskan publikasi bereputasi dan paten daripada jabatan struktural. Terakhir, pemerintah perlu membangun klaster penelitian nasional yang fokus pada bidang strategi seperti energi, pangan, dan digital.
Jika
kebijakan saat ini tidak segera dikoreksi, seluruh elemen pendidikan tinggi akan terkena dampaknya. PTN akan menjadi universitas besar namun biasa saja, banyak PTS yang kolaps, dan perekonomian nasional akan kehilangan mesin inovasinya.