Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berperan sebagai penggerak ekonomi mendapatkan alokasi anggaran yang relatif lebih kecil dibanding OPD yang menangani proyek infrastruktur.
BACA JUGA:Alfamart Perluas Sahabat Posyandu 2026, Kolaborasi Baby Happy Dukung Kesehatan Anak
BACA JUGA:Formula Se-Cirebon Raya Resmi Dibentuk, Pemkot Siap Libatkan Ulama dalam Kebijakan Publik
Namun, memasuki 2026, Ono menyebut mulai terjadi pergeseran arah kebijakan. Porsi anggaran untuk sektor ekonomi disebut mulai ditingkatkan, meski pembangunan infrastruktur tetap menjadi program unggulan.
APBD juga diarahkan untuk memperkuat dukungan bagi pemerintah kabupaten/kota hingga desa.
“Sudah ada penyesuaian di 2026. Anggaran diarahkan membantu daerah, termasuk pembangunan jalan desa dan jalan tani. Ini penting untuk mendorong perputaran ekonomi masyarakat,” jelasnya.
Lebih lanjut, DPRD Jawa Barat memastikan akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap implementasi program pemerintah daerah.
Ono menegaskan, pengawasan dilakukan agar setiap kebijakan benar-benar tepat sasaran dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah penyerapan tenaga kerja. Saat ini telah tersedia aplikasi “Nyari Gawe” sebagai sarana informasi lowongan pekerjaan.
Namun DPRD ingin memastikan warga sekitar kawasan industri memperoleh prioritas dalam proses rekrutmen.
Dengan tingkat kepuasan publik yang tinggi, DPRD berharap pemerintah daerah tidak terlena.
Tantangan ekonomi, pengurangan angka kemiskinan, dan penciptaan lapangan kerja dinilai menjadi agenda penting agar pertumbuhan Jawa Barat semakin merata dan berkelanjutan.