Relokasi Pasar Terganjal Dana

*** Butuh Anggaran Minimal Rp25 Miliar JATIBARANG – Pemerintah kabupaten Indramayu kesulitan untuk melakukan relokasi pasar Jatibarang. Pasalnya, anggaran relokasi pasar cukup tinggi, yaitu mencapai sekitar Rp25 miliar. Anggaran sebesar itu sudah tentu tidak akan mampu dibiayai APBD kabupaten Indramayu. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop & UKM) Kabupaten Indramayu, Maman Kostaman SH MM mengatakan, seiring meningkatnya aktivitas perekonomian di wilayah Kecamatan Jatibarang, banyak pihak yang mengusulkan agar dilakukan pengembangan di Pasar Jatibarang. Tapi keinginan itu sepertinya tidak memungkinkan karena luas tanah di lokasi pasar sudah tidak ada. Usulan lain adalah relokasi. Akan tetapi relokasi pasar juga masih menyisakan kendala pendanaan. Menurutnya, untuk relokasi pasar Jatibarang serta sarana penunjang pasar Rabu-Mingguan, biaya yang dibutuhkan sekitar Rp25 miliar. Dana tersebut belum termasuk untuk pengadaan tanah. Dana pengadaan tanah sendiri memakan estimasi biaya di atas Rp1 miliar. “Untuk pendanaan sebesar itu APBD Kabupaten tidak mungkin bisa, karena jumlahnya masih terbatas. Tentunya dibutuhkan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Perdagangan RI,” tuturnya. Rencana relokasi tersebut dikarenakan kondisi di sekitar pasar yang sudah tidak representatif. Selain itu, ruas jalan Kecamatan Jatibarang tidak sebanding dengan padatnya aktivitas di kawasan tersebut. Hal tersebut membuat ruas jalan utama Jatibarang menjadi semrawut. Kesemrawutan jalan utama Jatibarang itu diperparah dengan banyaknya bus transportasi umum yang berhenti mencari penumpang dengan seenaknya. Jujun (45), warga Desa Jatibarang Baru, Kecamatan Jatibarang mengatakan, setiap hari Rabu-Minggu kemacetan di ruas jalan Jatibarang memang cukup parah. Hal itu dipengaruhi kebiasaan pasar tumpah yang telah berlangsung menahun, serta banyaknya kendaraan besar terutama bus yang berhenti seenaknya. “Biasanya macet parah itu terjadi mulai dari pagi hingga siang hari. Memang dipengaruhi juga sama kebiasaan pasar tumpah. Tapi, yang bikin lebih parahnya itu memang kendaraan bus yang berhenti seenaknya,” kata dia. Ia menilai aparat yang berwenang tampak tidak pernah terlihat berupaya mengatur lalu lintas yang macet. Padahal, di dekat Jalan Mayor Dasuki terdapat pos penjagaan polisi. “Kalau pasar jatibarang dipindah ke lokasi yang baru, kemacetan jalan juga bisa terurai,” kata dia. Sementara warga lainnya, Suratno (48) mengatakan, selain hari Rabu-Minggu, lalu-lintas di jalan utama Jatibarang itu relatif lancar. “Memang kawasan seputar Jatibarang itu padat. Selain pedagang yang menumpuk, terdapat becak yang berhenti di pinggir jalan. Kemudian banyak juga kendaraan yang parkir seenaknya, dan belum lagi bus yang berseliweran di jalan utamanya,” ujar dia. Selain tindakan tegas terhadap pengguna lalu lintas yang seenaknya, dia beranggapan, pemerintah daerah juga perlu memikirkan langkah untuk merelokasi Pasar Jatibarang. Dia menilai, pasar tersebut sudah terlalu padat, dan kepadatannya itu tidak sebanding dengan ruas jalan yang ada di Jatibarang saat ini. “Harusnya Pemkab merelokasi pasar dengan menjauhi jalan raya. Itu supaya tidak timbul kemacetan yang lebih parah,” tuturnya. (oet)