KEJAKSAN– Nilai anggaran dalam APBD Kota Cirebon selalu mengalami peningkatan. Namun, sisa anggaran dalam silpa justru mengalami peningkatan tajam. Tahun 2012 tercatat silpa mencapai Rp35 miliar.Tahun 2013 naik hingga Rp114 miliar. Hal ini menunjukan banyak kegiatan yang tidak berjalan sehingga anggaran tidak terserap. Anggota Komisi A DPRD Kota Cirebon Cecep Suhardiman SH MH mengatakan secara jumlah APBD Kota Cirebon selalu mengalami peningkatan. Hal ini tidak diimbangi dengan pelaksanaan program kegiatan di SKPD-SKPD yang ada. “Banyak program tidak berjalan. Ini jelas mengganggu pelayanan publik,” ucapnya kepada Radar, Senin (2/6). Dengan tidak berjalannya kegiatan yang terprogram, anggaran tidak terserap dan silpa mencapai Rp114 miliar di tahun lalu. Jumlah ini menjadi rekor dalam sejarah Cecep menjadi wakil rakyat. Pada sisi lain, peningkatan tajam sisa anggaran menunjukan lemahnya pelaksanaan program dan kegiatan di SKPD. Bahkan, dia sering melihat banyak kegiatan yang terlambat dikerjakan dan hasilnya tidak maksimal. Jika sudah demikian, celah hukum menjadi lebih terbuka. “Jangan takut menggunakan anggaran besar. Kalau pengawasan ketat dan sesuai rencana, tidak akan ada masalah,” ujarnya meyakinkan. Hal itu dibuktikan dengan pembangunan gedung Bappeda baru. Dengan anggaran besar, tidak ada persoalan karena dikerjakan sesuai ketentuan. Cecep mengimbau, kegiatan yang bersifat mendukung peningkatan pelayanan harus dilaksanakan. Seperti gedung BPMPPT yang saat ini sudah tidak layak untuk menjadi tempat pelayanan publik. “Hanya diajukan perehaban Rp300 juta. Harusnya dibangun seperti kantor Bappeda baru itu,” terangnya. Agar program kegiatan terlaksana dengan baik, diperlukan kesiapan aparatur SKPD pelaksana yang mumpuni. Cecep menilai, selama ini SDM belum maksimal dan merata. Kerugian yang ditimbulkan akibat silpa yang membengkak, pelayanan dan pelaksanaan visi misi Ano-Azis menjadi terganggu. Karena tidak terserap, lanjut Cecep, silpa Rp114 miliar dimasukan kedalam APBD Perubahan 2014. Berbicara anggaran APBD Perubahan 2014, jumlahnya bertambah menjadi Rp172,9 miliar. Penambahan berasal dari kegiatan yang sudah direncanakan dan optimalisasi penerimaan. “Semakin kecil silpa, artinya kegiatan semakin efektif. Begitupula sebaliknya,” simpul Cecep. Terpisah, Sekda Drs Asep Dedi MSi mengatakan saat ini sudah terbentuk Tim Evaluasi Percepatan Anggaran (TEPA) yang dipimpin Kepala Bappeda Ir Budi Raharjo MBA. Meskipun sudah dibentuk tahun lalu, tim baru efektif tahun ini. Tim tersebut, lanjutnya, bertugas untuk melakukan pemantauan dan laporan berkala terkait berbagai program. Hasil akhirnya agar kegiatan berjalan tanpa silpa yang besar. Terkait itu, diakuinya silpa tahun 2013 yang mencapai Rp114 miliar merupakan angka besar. “Normalnya silpa Rp10 miliar maksimal Rp20 miliar. Silpa tinggi karena berbagai macam faktor, salah satunya takut berurusan dengan hukum,” terangnya. Tahun 2013 lalu, banyak proyek gagal lelang. Tidak hanya itu, banyak pula proyek yang hanya memiliki waktu sempit karena gagal lelang tersebut. Dengan waktu terbatas, ujar Asep Dedi, jika dipaksakan untuk dikerjakan justru akan menimbulkan bahaya. Salah satunya persoalan hukum karena pengawasan menjadi lemah dan hanya mengejar waktu penyelesaian. “Kalau buru-buru, pengerjaan bisa asal jadi dan ternyata ada persoalan. Ini yang kami hindari,” tukasnya. Dengan begitu, banyak program tertunda di tahun 2014. Saat rapat bersama wali kota, wakil wali kota dan para kepala SKPD pada Senin pagi (2/6), Wali Kota Cirebon Drs H Ano Sutrisno MM memberikan arahan dan proyeksi jelas agar adanya percepatan pembangunan dan pengerjaan proyek-proyek yang telah terprogram. Khususnya menggunakan anggaran APBD tahun 2014. Selain itu, anggaran silpa yang masuk APBD Perubahan tahun 2014 juga akan dihabiskan untuk banyak kegiatan dari SKPD-SKPD. Dengan demikian, pembangunan menjadi lebih merata dan pelayanan publik meningkat. (ysf)
Kategori :