SBY Minta Menteri Jadi Timses Mundur dan Media Netral

BOGOR - Menjelang pelaksanaan kampanye Pemilu Presiden (Pilpres) 2014, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, terus menyuarakan unek-unek yang berkaitan dengan sejumlah penyimpangan yang dilakukan pihak-pihak tertentu, termasuk pemerintah dan media massa. Kemarin (3/6), dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemantapan Pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Sentul International Convention Center (SICC), SBY memberikan 13 instruksi segenap jajaran pemerintah, penyelenggara pemilu, pasangan capres dan cawapres serta masyarakat luas untuk menyukseskan penyelenggaraan pilpres yang akan dilaksanakan pada 9 Juli mendatang. \"Instruksi dan arahan saya, untuk diindahkan dan dijalankan, baik itu jajaran pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun jajaran TNI/Polri,\"ujar SBY. Dari 13 instruksi tersebut, Presiden RI keenam itu menguraikan unek-unek yang menyangkut posisinya sebagai Presiden. Dia mengungkapkan, seringkali dirinya menjadi pihak yang dipersalahkan jika terjadi penyimpangan dalam pemilu. Karena itu, pihaknya meminta agar sosialisasi pemilu terus dilakukan pada masyarakat. \"Saya berharap meski saat pileg sudah dilakukan, saya berharap tetap ada sosialisasi tentang siapa yang bertanggung jawab tentang apa. Siapa bertugas apa, agar tidak salah alamat kalau ada aduan. Banyak saudara kita beranggapan pemilu ini semua berada di bawah kendali Presiden. Ternyata tidak dan bukan. Berikan penjelasan gambling, siapa bertanggung jawab tentang apa,\" tegasnya. SBY melanjutkan, tidak jarang dirinya sebagai Presiden mendapat tudingan melakukan kecurangan dalam pemilu. Dia menekankan, secara logika, pihaknya tidak mungkin curang, karena jajaran pemerintahan baik pusat maupun daerah, tidak didominasi satu partai politik saja. \"Kabinet, gubernur, bupati, walikota mewakili banyak partai politik. Bagaimana pemerintah mau curang?,\"katanya. Namun, orang nomor satu di Indonesia itu, sempat menyatakan lega, karena pada pemilu legislatif tahun ini, tuduhan bahwa Presiden curang cenderung menurun. Terkait hal tersebut, SBY pun sempat melontarkan candaan. \"Dalam pemilu legislatif lalu, tuduhan Presiden curang jauh menurun. Alhamdulillah, mungkin karena partainya Presiden kalah. Kalau menang, disebut curang, tidak apa-apa. Itulah gunanya demokrasi,\"ujar SBY disambut tawa para peserta Rakornas. Selain itu, SBY juga menyoroti laporan Mendagri Gamawan Fauzi terkait banyaknya kepala daerah yang bakal mengajukan cuti pada kampanye pilpres nanti. Dia mengatakan, cuti kampanye tersebut adalah hak yang bersangkutan. Namun, SBY mengingatkan kepada para kepala daerah yang akan cuti, untuk tetap mengutamakan tugas kedinasan. Sementara bagi para menteri kabinet yang terlibat dalam tim sukses pasangan capres-cawapres, dia memberikan peringatan agak keras. Presiden 64 tahun itu menegaskan, pada sidang kabinet paripurna yang rencananya digelar hari ini, pihaknya akan menyampaikan koreksi bagi sejumlah menteri yang dinilai mulai tidak fokus dengan tugas-tugas kedinasannya. \"Saya adakan paripurna untuk memastikan para menteri tidak mengabaikan tugas-tugasnya. Kami sudah memberikan penilaian, ada sejumlah menteri yang harus saya berikan koreksi. Agar kerja baik dan mengurusi kementrian bukan yang lain. Kalau tidak mungkin urusi kementrian, saya persilakan untuk mundur,\" tegasnya. Sementara bagi media massa, SBY juga memberikan sejumlah catatan berisi sindiran. Catatan-catatan tersebut secara khusus ditujukan pada kedua stasiun televisi yang telah menunjukkan keberpihakannya kepada pasangan capres-cawapres terkait. \"2014 ini, pers kita sudah terbelah. Coba simak, paling mudah simak Metro TV dan TV One. Ada di depan saya (jurnalis kedua stasiun televisi). Beliau tersenyum dan ketawa. Divided (terbelah). Dalam pileg kemarin pun, dikapling tapi saya tidak akan berhenti bersuara, meski saya tidak lagi menjadi Presiden, agar pers kita berimbang, adil, konstruktif. Agar tidak lagi tendensius,\" tegasnya. Secara khusus, SBY juga meminta semua pihak, utamanya timses masing-masing Capres-Cawapres untuk mencegah terjadinya kekerasan dan benturan di antara pendukung. Dia mengingatkan, Pilpres 2014 ini hanya menghadirkan dua pasangan head to head, sehingga diperkirakan hanya ada satu putaran atau hanya ada babak final. Sementara di media sosial, pendukung kedua pasangan sudah mulai saling \"berperang\". \"Perang di media sosial luar biasa, kadang-kadang saya senang tetapi juga prihatin dengan bahasanya, kata-katanya, ungkapan-ungkapannya yang melebihi kepatutan,\" ujarnya. Yang juga menjadi sorotan SBY adalah netralitas TNI/Polri yang kembali disoal. Dia kembali menegaskan bahwa era berpolitik praktis bagi TNI/Polri sudah berakhir. Karena itu, dia berpesan kepada para perwira tinggi yang ingin terlibat dalam politik, sebaiknya mengundurkan diri. \"Saya bilang jenderal bintang satu hingga bintang empat, yang masih ingin jadi timses, bergerak ke sana-kemari saya persilakan. Kalau KSAL, KSAU, KSAD dan Panglima TNI, silakan mengajukan pengunduran diri ke saya, saya setujui. Saya doakan agar berhasil. Begitu cara yang benar,\" imbuhnya. Sementara itu, TNI dibuat gerah dengan tudingan tidak netral tersebut. Kapuspen TNI Mayjen Mochamad Fuad Basya menyatakan, Panglima TNI langsung menindaklanjuti pernyataan Presiden dengan memerintahkan untuk mencari siapa sosok perwira tersebut. \"Data yang didapat Presiden itu mungkin dari BIN, atau dari mana. Ini kami telusuri,\" ujarnya saat dikonfirmasi kemarin. Pihaknya memastikan bakal mengambil tindakan terhadap siapapun perwira yang terbukti mendukung salah satu capres. Tindakan tersebut bisa berupa teguran, mutasi, atau bahkan bisa lebih berat lagi. Fuad tidak menampik saat disinggung jika perwira yang tidak netral akan diminta pensiun. Sebab, Presiden sendiri memang membuka peluang tersebut. jika ada perwira TNI yang berniat berpolitik, dipersilakan untuk mundur dari kedinasan militer. \"Tapi, untuk saat ini Panglima belum mendapat laporan adanya perwira yang pengunduran diri dengan alasan tersebut,\" lanjutnya. Yang jelas, lanjut Fuad sejak awal Panglima TNI sudah menekankan para prajuritnya untuyk netral. Hal itu sudah dibuktikan saat penyelenggaraan Pileg 9 April lalu. \"Kami akan buktikan lagi nanti di pilpres, kami jamin TNI konsisten\" tambahnya. Sementara itu, Kapolri Jenderal Sutarman tidak merasa tudingan presiden terkait perwira tidak netral bukan ditujukan ke institusinya. \"Alhamdulillah, sampai sekarang tidak ada anggota kami yang terlibat dukung mendukung calon tertentu,\" ujar Sutarman usai pengarahan Kapolres di Jakarta kemarin. Menurut dia, aturan polri sudah jelas dan tidak memungkinkan jajaran korps bhayangkara terlibat dalam politik praktis. Kalau sampai adayang terlibat aksi dukung mendukung, sanksinya sudah jelas. \"Kami persilakan dia untuk mengundurkan diri,\" lanjutnya. Sutarman menambahkan, fungsi Polri dalam pemilu hanya sebatas pengamanan, termasuk mengawal kedua pasang capres dan cawapres. Tugas mereka hanya menjamin pemilu berlangsung aman. Kedekatan sejumlah anggota dengan tim sukses capres tidak berarti anggota tersebut mendukung, melainkan hanya sebatas berkoordinasi terkait pengamanan terhadap kedua capres.(ken/byu)