Sidang Isbat Tanpa Koordinator

JAKARTA - Dua kursi pejabat penting di Kementerian Agama (Kemenag) masih kosong. Yakni posisi Dirjen Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam dan Dirjen Pendidikan Islam (Pendis). Khusus posisi Dirjen Bimas Islam perannya sangat krusial, karena selama ini Dirjen Bimas yang mengkoordinator penetapan 1 Ramadan dan Lebaran. Posisi Dirjen Bimas Islam awalnya diduduki oleh Abdul Jamil. Tetapi mantan rektor IAIN Walisongo, Semarang itu sekarang menggantikan Anggito Abimanyu sebagai Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag. Anggito mundur setelah mantan Menag Suryadharma Ali ditetapkan sebagai tersangka korupsi haji oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sampai saat ini belum ada pengganti Abdul Jamil sebagai Dirjen Bimas Islam. Sedangkan posisi Dirjen Pendis Kemenag sebelumnya dijabat oleh Nur Syam. Tetapi sekarang mantan rektor UIN Sunan Ampel, Surabaya itu ditugasi menjadi Sekjen Kemenag menggantikan Bahrul Hayat yang kembali ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Sampai saat ini, posisi dirjen Pendis juga masih lowong. Posisi dirjen Bimas Islam sangat strategis karena selama ini menjadi penengah potensi perbedaan penetapan 1 Ramadan dan Idulfitri di masyarakat. Secara teknis, sidang isbat memang dipimpin oleh Menteri. Tetapi pelaksanaan pemantauan hilal dan kajian-kajian lainnya ada di bawah Ditjen Bimas Islam. Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemenag Zubaidi mengatakan, sistem isbat di Kemenag sudah berjalan dengan baik. \"Kalaupun sampai ketika sidang isbat awal Ramadan nanti posisi dirjen Bimas Islam masih kosong, saya rasa tidak akan berpengaruh,\" katanya. Zubaidi mengatakan, sampai saat ini Kemenag belum menentukan tanggal resmi dimulainya bulan puasa dan penetapan 1 syawal (lebaran). \"Sesuai dengan aturannya, penetapan 1 Ramadan dan 1 Syawal menunggu sidang isbat,\" paparnya. Rencananya Kemenag akan melaksanakan sidang isbat pada 27 Juni nanti. Ketika dilakukan pengamatan bulan pada 27 Juni, hampir dipastikan posisinya masih tipis di atas ufuk. Sehingga tidak bisa dipantau (rukyat) dengan mata telanjang. Dengan kondisi itu, hampir dipastikan pemerintah bersama ormas yang menggunakan rukyat akan menetapkan 1 Ramadan jatuh pada 29 Juni. Sementara ormas Muhammadiyah sudah lebih dulu menetapkan 1 Ramadan jatuh pada 28 Juni. Patokan Muhammadiyah adalah posisi bulan sudah di atas ufuk. Keputusan dari Muhammadiyah ini sudah keluar resmi dalam bentuk maklumat. Perbedaan penetapan 1 Ramadan ini tidak akan terulang ketika penetapan 1 Syawal. Penetapan lebaran diprediksi kompak yakni pada 28 Juli. (wan/kim)