Kini, masyarakat menanti langkah tegas dari Pemerintah Kabupaten Kuningan.
Apakah proses penyusunan Perbup tunjangan DPRD akan dikoreksi dengan melibatkan partisipasi publik secara terbuka, atau tetap dilanjutkan dengan berbagai risiko yang mungkin timbul.
Yang jelas, dalam setiap kebijakan publik, transparansi dan akuntabilitas bukanlah pilihan, melainkan sebuah keharusan.