Massa Ancam Bupati Kuningan

**Warga Lereng Ciremai Kembali Unjuk Rasa Tolak Geothermal KUNINGAN – Polemik rencana pertambangan geothermal rupanya terus menggelinding. Setelah muncul beberapa aksi penolakan bulan lalu, unjuk rasa kembali terjadi di depan pendopo, Senin (16/6) kemarin. Hanya saja, kali ini pengunjuk rasa warga lereng gunung Ciremai didampingi sejumlah ormas Islam Kuningan. Ratusan massa itu meminta Bupati Hj Utje Ch Suganda turun tangan dalam menyelesaikan persoalan geothermal. Bahkan saat diwawancara wartawan, salah seorang pengunjuk rasa mengancam akan menggulingkan bupati jika tidak merespons. “Ya kalau tidak merespons, maka wajib digulingkan. Nanti kita akan melancarkan aksi kembali secara besar-besaran sebagai mosi ketidakpercayaan masyarakat pada bupati,” tegas KH Aang Badruzzaman, selaku ketua Garis Kuningan. Pantauan Radar, ratusan pengunjuk rasa merupakan warga lereng gunung bersama beberapa elemen masyarakat mulai Garis, Pekat dan Gamas Kuningan. Mereka menolak rencana pertambangan geothermal oleh PT Chevron. Sehingga membutuhkan jawaban langsung dari bupati. “Kami ingin mendengar langsung jawaban bupati. Di sini generasi masyarakat, apakah akan dirugikan oleh jabatan selama lima tahun itu,” teriak KH Aang Badruzzaman, korlap aksi. Dikatakannya, gerakan penolakan tersebut murni dilakukan masyarakat Kuningan khususnya warga lereng Ciremai. Aang menjelaskan, keterlibatannya dalam aksi hanya sebagai fasilitator bersama Gamas dan Pekat untuk mengawal penyampaian aspirasi warga masyarakat yang menolak Chevron. Selain bupati, pihaknya juga meminta kepada pihak Dinas Sumber Daya Alam dan Pertambangan (SDAP) Kuningan untuk mendatangkan tim ahli guna memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang manfaat dan madarat eksploitasi gas panas bumi. “Sampai saat ini belum ada sosialisasi. Wajar jika warga menolak mentah-mentah adanya Chevron. SDAP juga harus bertanggung-jawab. Kami butuh penjelasan dari bupati terutama kepala SDAP Kuningan. Jadi, kami bukan mau menimbulkan permasalahan tapi ingin diberi jawaban oleh Bupati secara jelas,” tegas Aang diamini Sekjen Pekat Kuningan, H Nana Mulyana Latif. Dirinya berharap, manfaat dan madaratnya pun harus dikaji. Jangan sampai, nanti setelah dilakukan eksploitasi mengalami kegagalan seperti yang terjadi di Lumpur Lapindo. Apalagi, Kuningan merupakan posisi dataran tinggi. “Jika dalam melakukan eksploitasi itu mengalami kegagalan. Maka, bukan hanya wilayah Kuningan yang bakal habis. Tetapi bakal merambah ke wilayah tetangga seperti Cirebon dan Majalengka yang terkena dampaknya,” jelasnya. Aang mengancam akan kembali dengan ribuan massa aksi jika tuntutan tidak ditanggapi. Ada sebanyak 158 desa yang sudah sepakat dalam satu perjuangan menolak Chevron. “Jika tetap tidak ditanggapi, maka pemerintah tidak berpihak kepada rakyat,” jelasnya. Dengan sikap pemerintah yang seolah-olah diam, menurutnya itu membuktikan bahwa pemerintah tidak berpihak kepada masyarakat. Hal ini tentu bisa memunculkan bentuk mosi tidak percaya masyarakat kepada pihak pemerintah daerah. Sementara, Sekjen Pekat Nana Mulyana mengatakan, aksi kali ini menjadi bukti jika pemerintah tidak kooperatif dengan masyarakat. Tindakan pemerintah saat ini tidak pas. Ketika membuat suatu kesepakatan (MoU) dengan perusahaan tidak melibatkan pihak aparatur desa ataupun masyarakat umumnya. “Makanya kami kecewa dengan sikap seperti ini. Maka ini terakhir, kami melakukan seperti ini. Mungkin aksi ke depannya, temanya kami akan menurunkan bupati,” ancam Nana. Terpisah, Wabup H Acep Purnama MH tidak yakin jika mereka akan menggulingkan bupati. Sebab selama ini mereka belum menerima sosialisasi secara menyeluruh. “Enggaklah, siapa tahu setelah sosialisasi masyarakat akan paham dan setuju terhadap geothermal. Kuncinya kan sosialisasi. Ada sebagian masyarakat yang belum tahu. Kami hargai aspirasi mereka. Enggak buang-buang energi kok, kewajiban itu mah,” kata Acep. Berbeda dengan Kepala DSDAP H Amirudin, dirinya lebih sepakat apabila dilakukan sosialisasi lebih menyeluruh. September-Oktober nanti sosialisasi akan dilakukan oleh Kementerian ESDM dan Pemprov Jabar. “Kalau sekarang perang, ya buang-buang energi. Lebih baik nanti September-Oktober,” kata Amirudin. Sementara, Bupati Hj Utje Ch Suganda tidak tampak karena dikabarkan sedang berada di luar kota. (ded)