CIREBON, RADARCIREBON.COM.COM - Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Cirebon menjadi panggung evaluasi kinerja pemerintah daerah sepanjang Tahun Anggaran 2025.
Agenda penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2025, lembaga legislatif itu menekankan pentingnya peningkatan kualitas laporan sebagai dasar pengambilan kebijakan yang lebih tepat dan berdampak.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, R Hasan Basori MSi menjelaskan, paripurna ini bukan sekadar agenda formal, melainkan momentum refleksi menyeluruh atas capaian program pemerintah daerah selama satu tahun terakhir.
“LKPJ harus menjadi pijakan untuk memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan program ke depan,” ujar RHB --sapaan akrabnya.
BACA JUGA:May Day 2026, KAI Daop 3 Cirebon Perkuat Kepedulian Sosial, Lingkungan, dan Budaya Keselamatan
Namun demikian, kata RHB, pihaknya menilai masih terdapat sejumlah kelemahan dalam laporan yang disampaikan. Salah satu sorotan utama adalah penyajian data yang dinilai belum komprehensif dan kurang informatif.
“Tabel pendapatan daerah, misalnya, belum tersaji secara jelas dan belum dilengkapi penjelasan rinci yang memadai,” katanya.
Selain itu, DPRD juga mendorong agar laporan ke depan dilengkapi dengan data historis serta tren capaian kinerja. Hal ini dinilai penting untuk memberikan gambaran utuh mengenai perkembangan kinerja dari waktu ke waktu, sekaligus menjadi bahan evaluasi berkelanjutan.
“Tak hanya soal data, penilaian kinerja pemerintah tidak cukup berhenti pada output program semata. Lebih dari itu, outcome atau dampak nyata bagi masyarakat harus menjadi indikator utama keberhasilan pembangunan,” paparnya.
RHB menambahkan, melalui rekomendasi yang disampaikan dalam paripurna tersebut, pihaknya berharap setiap OPD mampu meningkatkan kualitas kinerja secara terukur, transparan, dan berorientasi pada hasil yang dirasakan langsung oleh masyarakat. (sam)