CIREBON, RADARCIREBON.COM – Anggota Komisi VIII DPR RI memberikan peringatan keras kepada masyarakat, khususnya para pekerja migran (TKI) di luar negeri, agar tidak tergiur dengan tawaran keberangkatan haji menggunakan visa non-prosedural atau ilegal.
Hahl ini dikatakan Anggota Komisi VIII DPR RI H Satori disel-sela pelepasan jamaah haji Kota Cirebon, Jumat (8/5/2026) di Makorem 063 Sunan Gunung Jato.
Satori juga menegaskan bahwa saat ini banyak oknum yang menawarkan kuota haji dengan embel-embel Haji Furoda atau Haji Plus secara tidak resmi.
Dirinya memastikan bahwa program haji yang sah dan diakui secara hukum hanya haji reguler yang diselenggarakan oleh pemerintah.
BACA JUGA:Kecelakaan di Stadion Bima, Motor dan Mobil Tabrakan, Pengendara Luka-luka
"Hati-hati karena di sana Pemerintah Saudi sangat ketat dalam pengawasan. Bahkan tidak jarang diproses secara hukum hingga dikenakan denda dengan sanksi yang sangat berat," ujar politisi partai Nasdem.
Lebih lanjut, Satori menjelaskan bahwa ketegasan Pemerintah Arab Saudi dalam menindak Jamaah haji tanpa visa resmi merupakan bagian dari upaya mereka memberikan pelayanan terbaik bagi para tamu Allah yang datang melalui jalur legal.
Menurut Satori, Penggunaan visa ilegal tidak hanya merugikan jemaah secara finansial, tetapi juga mengancam keselamatan dan status hukum mereka selama berada di Tanah Suci.
Satori menghimbau kepada Masyarakat untuk selalu melakukan pengecekan ulang terhadap setiap tawaran keberangkatan haji yang diterima. Pastikan penyelenggara memiliki izin resmi dari Kementerian Agama untuk menghindari penipuan dan masalah hukum di kemudian hari.
BACA JUGA:Kecelakaan Maut di Pilang Raya Cirebon, Seorang Penumpang Motor Tewas
"Itulah konsekuensi Pemerintah Arab Saudi demi memberikan pelayanan terbaik. Jadi, sekali lagi saya ingatkan untuk waspada dan tidak sembarangan menggunakan kuota di luar prosedur pemerintah," pungkasnya. (abd)